Bagasi Berbayar Lion Air

KPPU Menduga Ada Kartel dalam Penetapan Tarif Pesawat, Bila Terbukti ini Denda yang Dibayar Maskapai

Sementara itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengaku telah memanggil beberapa maskapai penerbangan sebagai tahap awal penelitian

KPPU Menduga Ada Kartel dalam Penetapan Tarif Pesawat, Bila Terbukti ini Denda yang Dibayar Maskapai
BPost Cetak
BPost edisi cetak Rabu (23/1/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Sementara itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengaku telah memanggil beberapa maskapai penerbangan sebagai tahap awal penelitian terkait dugaan persekongkolan atau kartel dalam penetapan tarif pesawat domestik.

"Kami sudah panggil, tapi saya tidak bisa sampaikan siapa sajanya. Ini kami lakukan untuk verifikasi karena semua harus diberi kesempatan," kata Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih, Senin (21/1).

Dengan informasi yang dikantongi saat ini, kata Guntur, lembaganya masih perlu waktu untuk menyempurnakan penelitian dan menindaklanjuti dugaan kartel ini.

"Penelitian ini tidak ada batas waktu, karena kami juga tidak ada wewenang menyadap sampai menangkap. Yang jelas, setelah penelitian ini, kami lihat apakah cukup untuk lanjut atau tidak, apakah butuh perpanjangan waktu atau tidak," katanya.

Baca: Sifat Buruk Baim Wong Diungkap Paula Verhoeven pada Ibunya, Tapi Reaksinya Malah Begini

Baca: Kemarahan Hotman Paris Saat Dituduh Minta Honor di Kasus Pesawat Lion Air Jatuh, Cek Klarifikasinya

Baca: Pengakuan Santri yang Belajar di Ponpes Wali Songo tentang Cara Atasi Gangguan Jin

Baca: Sikap Abu Bakar Baasyir Soal Status Bebasnya Usai Putusan Presiden Jokowi

Baca: Bukti Cut Meyriska dan Roger Danuarta Segera Menikah: Insya Allah Secepatnya, Doain Yah

Bila tahap penelitian ini berlanjut, maka selanjutnya KPPU akan memasuki tahap pemeriksaan hingga persidangan akhir.

“Barulah pada persidangan dapat dibuktikan apakah para maskapai benar-benar melakukan pengaturan tarif pesawat atau tidak,” ujarnya.

Bila para maskapai benar-benar terbukti, kata Guntur, maka hukuman yang diberikan berupa denda maksimal Rp 25 miliar.

Sanksi ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

Selain sanksi tersebut, masih terbuka pemberian sanksi tambahan dari Kemenhub.

"Tapi sanksi itu bukan domain kami, melainkan kementerian teknis," ujarnya.

Halaman
12
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved