Berita Batola

Satpol PP Batola tak Bisa Tertibkan Rumah Walet Liar Tanpa Rekomendasi BP2RD

Satpol PP Batola tak Bisa Tertibkan Rumah Walet Liar Tanpa Rekomendasi BP2RD

Satpol PP Batola tak Bisa Tertibkan Rumah Walet Liar Tanpa Rekomendasi BP2RD
banjarmasin post group/ edi
BANGUNAN rumah walet di tengah sawah hampir merata bisa ditemui 17 kecamatan di Kabupaten Batola. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Batola saat mendata sebanyak 708 bangunan sarang walet ternyata tidak berizin atau liar. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Dinas Satpol PP Batola siap menertibkan ratusan bangunan walet tak berizin di 17 kecamatan sepanjang ada rekomendasi dari Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) kabupaten setempat dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

“Iya tanpa rekomendasi dari BP2RD) dan DPMPTSP, kita tak bisa menertibkan rumah walet tak berizin. Kami tak bisa bertindak langsung sehingga tak ada komplain dari dinas lain. Masalah bangunan walet tak berizin itu keputusan tim,” tegas Kepala Satpol PP Kabupaten Batola, Anjar Wijaya, Kamis (24/1/19).

Ali Akbar, Kabid Retribusi dan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batola, saat ini total semua lokasi ruma sarang burng walet di Batola itu berjumlah 792 buah dan baru 84 lokasi yang mengantongi izin dari DPMPTSP Kabupaten Batola.

Nah, sebenarnya 84 lokasi walet itu bisa dipungut pajak 10 persen oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batola, karena sudah ada izin resmi.

Baca: Pengakuan Vigit Waluyo ke Krishna Murti Soal Pengaturan Skor Liga Indonesia, Setor ke Wasit?

Baca: Jadwal Baru Piala AFF U-22 2019 Usai Mundurnya Timnas U-22 Brunei dan Singapura

Baca: Hasil Indonesia Masters 2019 - Kalahkan Shi Yuqi, Jonatan Christie Melaju ke Perempat Final !

“Ini yang sedang kita koordinasikan dengan DPMPTSP Kabupaten Batola,” katanya.

Ditambahkannya, saat ini di Kecamatan Kuripan ada sekitar 300 lebih bangunan sarang walet dan tidak ada satu pun yang berizin.

Dari jumlah populasi rumah sarang burung Walet di Kecamatan Kuripan, tampaknya usaha sarang burung walet di kecamatan setempat berkembang dan sering panen.

“Sayangnya, tak ada satu pun pengusaha walet dari Kecamatan Kuripan yang mau membayar pajak 10 persen setiap kali panen,” katanya.

(banjarmasinpost.co.id/edi nugroho)

Penulis: Edi Nugroho
Editor: Rendy Nicko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved