Berita Banjarbaru

Pusat Tak Punya Anggaran Gaji, Pemda Menolak Diambil dari APBD, Bagaimana Nasib Rekrutmen PPPK?

Berubah jadi polemik soal gaji calon PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari honorer K2.

Pusat Tak Punya Anggaran Gaji, Pemda Menolak Diambil dari APBD, Bagaimana Nasib Rekrutmen PPPK?
TribunStyle.com Kolase
PPPK (P3K) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Berubah jadi polemik soal gaji calon PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari honorer K2.

Ddiungkap Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron, jika pemerintah pusat memang belum punya anggaran untuk menggaji mereka.

Sejumlah daerah juga keberatan kalau untuk menggaji PPPK, sementara kepala BKN Bima Haria Wibisana menyatakan tidak akan memaksa daerah yang tak punya anggaran untuk penggajian dimaksud

Hingga kini belum tergambar solusinya, karena pertama, tidak ada anggaran di pusat.

Urgensi bagi daerah untuk menggaji PPPK kemungkinan tidak terlalu mendesak dibandingkan dengan pos anggaran lainnya.

Misalnya untuk pembangunan daerahnya.

Baca: Ashanty Bilang Jahat ke Azriel Hermansyah yang Beri Kritik, Anak Anang Hermansyah Itu Langsung Kabur

Baca: Ini Bahaya yang Bisa Disebabkan Oleh Cat Kuku, dari Wajah hingga Area Intim

Baca: Kekayaan Asisten Hotman Paris Hutapea Terungkap Saat Dikorek Raffi Ahmad dan Nagita Slavina

Baca: Perbedaan 2 Anak Ahmad Dhani, Dul Jaelani & Al Ghazali dalam Ucapkan Selamat Ultah ke Maia Estianty

Baca: Durian Mengandung Gizi Sehat, tapi Ada yang Meninggal Usai Mengonsumsinya, Begini Penjelasan Medis

Terhimpun, untuk mencari solusi penggajian PPPK ini, kabarnya komisi II akan memfasilitasi pertemuan pemda dengan kementerian terkait.

Sebab, DPR juga belum mendapat laporan utuh mengenai hasil pertemuan pemerintah pusat dengan daerah mengenai PPPK ini.

Baik dari Kementerian PAN-RB maupun BKN.

"Belum ada (kabar terkini), kita tunggu saja selanjutnya langkah apa yang diambil pusat," ucap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Perkasa Alam.

"Belum ada kejelasan tentang sumber dana penggajian. Umumnya daerah keberatan jika dibebankan ke daerah," Ucap Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Said Abdullah.

Pemerintah daerah kabupaten Banjar pun masih menunggu keputusan pusat.

"Masih mengharapkan dibiayai pusat, karena anggaran daerah sudah sangat terbatas untuk melaksanakan berbagai pembangunan. Keputusan finalnya kita nantikan saja berharap dibiayai pusat atau ada solusi lain," tegas Sekda Banjar Ir H Nasrunsyah MP.

(banjarmasinpost.co.id/niakurniawan)

Penulis: Nia Kurniawan
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved