Rekrutmen P3K

Rencana Rekrutmen P3K Mendapat Respon Kurang Positif dari Pemerintah Daerah, Masalahnya karena ini

Rencana pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (KemenPAN-RB) membuka pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Rencana Rekrutmen P3K Mendapat Respon Kurang Positif dari Pemerintah Daerah, Masalahnya karena ini
BPost Cetak
BPost edisi cetak Senin (28/1/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Rencana pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (KemenPAN-RB) membuka pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada Februari 2019 ini mendapat respons kurang baik dari kepala daerah.

Pasalnya pemerintah pusat menyerahkan tanggung jawab pembayaran gaji P3K ke daerah.

Alasan utama penolakan kepala daerah adalah kemampuan fiskal daerah sangat terbatas.

"Belum ada kejelasan tentang sumber dana penggajian P3K. Umumnya, daerah keberatan jika dibebankan ke daerah,” kata Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Said Abdullah, Minggu (27/1).

Said mengatakan kalau gaji P3K dibebankan ke daerah, maka APBD tidak sehat.

Baca: Beda Nasib Ahmad Dhani Ditahan, Maia Estianty Temui Mak Comblangnya dengan Irwan Mussry di Amerika

Baca: Setelah Ahok Bebas Giliran Ahmad Dhani Masuk Penjara Atas Kasus Ujaran Kebencian pada BTP

Baca: Dul Jaelani Enggan Ikuti Permintaan Ahmad Dhani Sebelum Ditahan, Pilihan Putra Bungsu Maia Estianty

Baca: Reaksi Mulan Jameela Usai Ahmad Dhani Divonis 1,5 Tahun, Dul Jaelani Rela Masuk Mobil Tahanan

Baca: Update Syahrini dan Mantan Kekasih Luna Maya Reino Barack Digosipkan Menikah di Jepang Februari Ini

Baca: Jawaban Tak Diduga Nagita Slavina Ketika Dituduh Raffi Ahmad Miliki Pria Idaman Depan Hotman Paris

“Bahkan, banyak daerah tidak sanggup memberikan tunjangan tambahan penghasilan (TPP) untuk PNS,” ujarnya.

Pemkab Banjar juga keberatan penggajian P3K dibebankan ke daerah.

"Kami masih menunggu keputusan pusat. Namun kami mengharapkan P3K dibiayai pusat. Anggaran daerah sudah sangat terbatas untuk melaksanakan berbagai pembangunan,” kata Sekda Banjar Ir H Nasrunsyah MP. 

Menurut Nasrunsyah, di Kabupatan Banjar ada ratusan tenaga K2 yang nantinya akan mengikuti tes P3K ini.

“Lebih baik P3K dibiayai pusat. Karena kami masih memerlukan dana untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Banjar,” ujarnya.

Halaman
12
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved