Berita Banjarbaru

Tidak Apel Tanpa Alasan, Tunjangan ASN Pemprov Kalsel Dipotong, Ini Hasil yang Ingin Diharapkan

Menurut Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel, Aminudin Latif, aturan untuk pemotongan ada formulasinya dan itu tujuannya baik.

Tidak Apel Tanpa Alasan, Tunjangan ASN Pemprov Kalsel Dipotong, Ini Hasil yang Ingin Diharapkan
banjarmasinpost.co.id/nurkholis huda
Perkantoran Sekretariat Daerah, atau disebut juga kawasan Perkantoran Pemprov Kalsel di Kota Banjarbaru berlokasi di Jalan Dharma Praja No1, Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Pemerintah Provinsi Kalsel bakal memotong tujuangan bagi yang tidak apel tanpa pemberitahuan dan alasan.

Menurut Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel, Aminudin Latif, aturan untuk pemotongan ada formulasinya dan itu tujuannya baik.

"Jika nanti tanpa alasan dan dipotong maka dana pemotongan tersebut akan masuk dalam pendapana lain ke kas daerah," kata Aminudin Latif.

Disebutkan dia, edaran Sekda tersebut diberlakukan untuk mendisiplinkan pegawai.

"Kalau saya perhatikan di pemko juga sudah lama diberlakukan itu. Nah niatnya baik untuk bisa semain disiplin," kata dia.

Baca: Berkas Kasus Dugaan Korupsi Mantan Bupati Katingan H Ahmad Yantenglie Dilimpahkan Ke Kejaksaan

Baca: Sebelum Tewas Tersambar Petir, Kakak Adik Ini Simpan Ponsel Dalam Kantong Celana

Baca: Menjelang Tahun Baru Imlek 2019, Ini Sektor Saham yang Direkomendasikan Analis

Menurut dia, sejauh ini jarang yang tanpa keterangan ketika tidak apel, pasti ada keterangan yang menyertai dari ASN tersebut.

Pememeintah Daerah Provinsi Kalsel mengeluarkan kebijakan prosedur dan mekanisme pembayaran serta pemotongan tunjangan tambahan penghasilan (TTP) pegawai negeri sipil (PNS) berdasarkan surat nomor 850/0146-HKP. 2/BKD/2019 tertanggal 18 Januari 2019.

Melalui surat edaran yang ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Abdul Haris Makkie ini diatur mengenai pemotongan tunjangan yang dibayarkan setiap tanggal 15 tersebut.

Ada beberapa kondisi yang menyebabkan tunjangan tersebut dipotong.

Pemotongan dilakukan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, dan Pejabat Fungsional, yang tidak
mengikuti apel pagi tanpa alasan atau kabar tertulis atau lisan kepada atasan langsung, maka TTP nya dipotong sebesar 2% (dua
persen) per hari, bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Pejabat Fungsional yang tidak hadir
masuk kerja tanpa kabar atau alasan yang jelas dan sah, maka TTP nya dipotong sebesar 3% (tiga persen) per hari, bagi pelaksana atau staf yang tidak mengikuti apel pagi tanpa alasan atau kabar tertulis atau lisan kepada atasan langsung, maka TTP nya dipotong sebesar 1% (satu persen) per hari, dan bagi pelaksana yang tidak hadir masuk kerja tanpa kabar atau alasan yang jelas dan sah, maka TTP nya dipotong sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per hari.

Berdasarkan surat edaran tersebut, TTP PNS diberikan dengan perhitungan persentase 70% dari besaran TTP PNS setelah dipotong pajak, yang merupakan jumlah tetap (statis), 30% dari besaran TTP PNS setelah dipotong pajak, yang diberikan berdasarkan capaian kinerja dan tingkat kehadiran (dinamis) dengan rincian 10% dari besaran TTP PNS setelah dipotong pajak didapat dari Penilaian Prestasi Kerja secara online, 20% dari besaran TTP PNS setelah dipotong pajak yang didapat dari nilai absensi online. Jumlah pemotongan TTP setiap PNS tiap bulan maksimal hanya 30 persen dengan total tunjangan. (Banjarmasinpost.co,id/Lis)

Penulis: Nurholis Huda
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved