Berita Hulu Sungai Tengah

Menempel di Pohon Pisang Pun Alat Peraga Kampanye Ditertibkan, Catat Ini Lokasi yang Dilarang

Seperti kantor pemerintahan, tempat ibadah, fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah hingga pohon dan juga ruang terbuka hijau termasuk taman.

Menempel di Pohon Pisang Pun Alat Peraga Kampanye Ditertibkan, Catat Ini Lokasi yang Dilarang
Banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi
Penertiban APK oleh Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, melaksanakan menertibkan alat peraga kampanye yang dianggap melanggar ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 53/HK.03.1-Kpt/6307/KPU-Kab)IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Rabu (30/1) sejak pagi hingga sore hari.

Penertiban ini terkait partai politik atau caleg perorangan yang memasang alat peraga kampanye di tempat yang dilarang.

Seperti kantor pemerintahan, tempat ibadah, fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah hingga pohon dan juga ruang terbuka hijau termasuk taman.

Hasilnya, alat peraga kampanye hingga sore kemarin berhasil dikumpulkan sebanyak 17 baliho, dua spanduk, dan 58 bendera partai.

Alat peraga kampenye terbanyak adalah bendera yang menancap di fasilitas desa. Padahal, fasilitas desa ini biasanya digunakan untuk menancap bendera saat 17-an atau acara desa seperti umbul-umbul, serta penanda acara besar lainnya.

Baca: Daftar Artis yang Dilarang Deddy Corbuzier Datang ke Hitam Putih, Ivan Gunawan Hingga Ayu Ting Ting

Baca: Link Live Streaming Bournemouth Vs Chelsea Liga Inggris Malam ini di beIN Sports 2, Ini Caranya

Baca: Live RCTI! Live Streaming Liverpool vs Leicester City, Ini Cara Nonton Siaran Langsung Liga Inggris

Untuk baliho dan spanduk kebanyakan menancap di pohon. Bahkan, baliho yang terikat di pohon pisang juga diamankan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

"Kami sudah memberikan teguran. Kami surati 3x24 jam sudah diberi waktu. Alhasil kami tertibkan karena melanggar. Penertiban ini serentak dilakukan di Kalimantan Selatan," beber Ketua Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Muhammad Ahsani.

Untuk melakukan penertiban ini, pihaknya menggandeng aparat TNI dan Polri.

"Satpol PP juga dilibatkan. Tapi kami juga meminta bantuan TNI dan Polri," jelasnya.

Penertiban akan dilakukan di sepanjang ruas jalan utama seperti jalan negara dan provinsi di seluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

"Yang tidak melanggar atau menempel di tempat yang seharusnya tidak kami tertibkan. Bahkan ada juga bendera partai yang berdiri di depan sekolah. Itu dilarang," bebernya.

Rencananya, usai penertiban ini pihaknya akan meminta kepada pemilik alat peraga kampanye untuk merposisi alat peraga kampanye.

"Sanskinya ya kami tertibkan. Setelah ini, pemilik datang ke Bawaslu dan menandatangani perjanjian maka mereka diperbolehkan memasang kembali di tempat yang memang diperbolehkan," bebernya.

Sekadar diketahui, PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, mengatur hanya boleh 10 baliho dan 16 spanduk masing-masing peseta pemilu yang difasilitasi KPU. Selain difasilitasi oleh KPU, ada juga baliho yang boleh dicetak sendiri oleh peserta pemilu. Peserta pemilu hanya boleh mencetak baliho sebanyak lima unit per kelurahan dan 10 unit spanduk per desa. (banjarmasinpost.co.id/wie)

Penulis: Eka Pertiwi
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved