Opini Publik

Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara

DALAM perkembangan ilmu administrasi publik yang sangat dinamis, tentu akan melahirkan tuntutan-tuntutan baru terhadap pemerintah selaku

Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara
PUSPA PERWITASARI
Presiden Joko Widodo (tengah) berswafoto dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) saat peringatan Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-47 di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (29/11). Peringatan hari lahir KORPRI ke-47 mengangkat tema KORPRI melayani, bekerja dan menyatukan bangsa. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww. 

Oleh: DR (CAND) MUHAMMAD RIYANDI FIRDAUS, Dosen STIA Tabalong/Peneliti Muda Lembaga Kajian Politik dan Pembangunan Daerah (IRDePos) Kalsel

DALAM perkembangan ilmu administrasi publik yang sangat dinamis, tentu akan melahirkan tuntutan-tuntutan baru terhadap pemerintah selaku penyelenggara pelayanan publik. Tuntutan-tuntutan baru itu muncul dan berkembang seiring dengan perubahan dan perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat, sehingga seringkali hal ini sangat berhubungan dengan aparatur sipil negara (ASN) sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara perlu dibangun aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Hal ini dapat diartikan menjadi 2 (dua) hal, pertama adalah setiap insan ASN mesti (harus) bersih dari segala hal yang menyangkut tentang korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), kedua adalah setiap ASN secara tidak langsung harus terbebas dari intervensi politik.

Beberapa kasus yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seringkali seseorang ASN masih kental dalam urusan pertitipan (baca : budaya) saudara kandung, kerabat maupun lelang jabatan dalam proses urusan perpangkatan ASN dikarenakan memiliki sebuah power di dalam lingkup pemerintahan.

Sejatinya hal demikian terjadi karena tidak sedikit para ASN yang dekat dengan pemilik kekuasaan seperti tim sukses, tim pemenangan dan lain sebagainya sehingga proses tersebut berjalan seakan tiada hentinya. Tentu hal ini sangat bertentangan dengan apa yang di amanahkan oleh UU Nomor 5 Tahun 2014 dimana masih banyak terjadi intervensi politik terhadap para abdi negara.

Membangun Public Trust

Francis Fukuyama dalam bukunya “Trust” menekankan bahwa kepercayaan adalah sebuah harapan yang timbul dari masyarakat dimana semua anggota harus bertindak dalam batas norma dengan keteraturan, kejujuran dan kerjasama.

Kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara sangat ditentukan oleh tingkah, pola dan perilaku para peyelenggara negara. Kepercayaan masyarakat merupakan salah satu kunci sukses sistem pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari KKN. Fokus utama yang “mesti” harus dilakukan adalah memperkuat integritas dan netralitas ASN.

Integritas sangat berhubungan dengan upaya menjadi orang yang utuh, yang bekerja dengan baik dan menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya (Henry Cloud). Integritas sangat terkait dengan keutuhan dan keefektifan tugas seseorang, dimana hal ini akan menciptakan sebuah “karakter” bagi seseorang.

Halaman
123
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved