Opini Publik

Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara

DALAM perkembangan ilmu administrasi publik yang sangat dinamis, tentu akan melahirkan tuntutan-tuntutan baru terhadap pemerintah selaku

Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara
PUSPA PERWITASARI
Presiden Joko Widodo (tengah) berswafoto dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) saat peringatan Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-47 di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (29/11). Peringatan hari lahir KORPRI ke-47 mengangkat tema KORPRI melayani, bekerja dan menyatukan bangsa. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww. 

UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN menyebutkan bahwa salah satu prinsip yang harus dipegang teguh oleh ASN adalah menjaga komitmen, integritas moral dan tanggungjawab pada pelayanan publik. Selain itu pula disebutkan bahwa penyelenggaraan manajemen ASN harus berlandaskan pada asas “netralitas”.

Netralitas pada UU tersebut menyiratkan bahwa sejatinya para ASN tidak boleh terlibat apapun dalam proses politik praktis, baik itu penyelenggaraan pilkada, pileg maupun pilpres. Barangkali salah satu alasan terlahirnya UU tersebut adalah (masih) tingginya keterlibatan para ASN dalam proses politik praktis, sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan perundangan tersebut untuk lebih dalam lagi mengatur dan mempertegas fungsi seorang ASN.

Adalah sebuah kewajiban seorang ASN untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dimana hal ini berhubungan dengan “etika” profesi seorang ASN. Jika para ASN terus terlibat dalam konteks “politik praktis”, pertanyaanya adalah bagaimana kepercayaan publik akan meningkat? Tentu hal ini sangat berhubungan erat dengan perjalanan sebuah negara, sehingga pada dasarnya menjadi sebuah ujian sekaligus tantangan bagi para ASN untuk tidak terlibat langsung dalam proses politik praktis.
Menghidari Politik Praktis

Seringkali politik praktis terjadi karena beberapa sebab, misalnya saja untuk kepentingan jabatan seorang ASN, memperlancar proses budgeting serta bertahan diposisi “aman”. Terlebih ketika seiring perkembangan zaman dengan tingginya penggunan media sosial di berbagai kalangan. Bisa saja penggunaan media sosial ini menjadi “panggung” sekaligus modal bagi para ASN untuk turut serta secara langsung terlibat kedalam perhelatan politik praktis.

Tetapi boleh jadi bisa saja politik praktis terjadi akibat dari sebuah intervensi politik. Intervensi politik merupakan sebuah tindakan campur tangan dari seseorang yang memiliki power dan otoritas (kekuasaan), sehingga membuat posisi para ASN menjadi terjepit akibat dari tekanan yang begitu kuat.

Tentu hal ini membuat para ASN dalam proses penyelenggaraan pemerintahan menjadi serba salah. Disatu sisi para ASN ingin menegakkan sebuah aturan dalam penyelenggaraan pemerintaham, sedangkan disisi lainnya bisa saja terjadi sebuah pergeseran dan kehilangan sebuah kepentingan jabatan.

Konsekuensi dari ini semua adalah ruginya para masyarakat (publik). Sejatinya kepentingan utama dalam perjalanan sebuah negara yaitu mewujudkan sebuah masyarakat yang adil dan sejahtera. Kepercayaan publik pun akan tumbuh jika seluruh proses penyelenggaraan negara dijalankan secara kuat dan transparan, terlebih ketika ASN menjaga dan mengedepankan asas netralitas.

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menjaga netralitas ASN. Pertama adalah penguatan kapasitas. Penguatan kapasitas berarti bahwa sejatinya para ASN harus memaksimalkan kinerja dan potensi agar tidak “tergeser” dalam posisi yang dipertahankan, sehingga hal ini akan mengurangi keterlibatan dalam politik praktis.

Kedua adalah membangun integritas. Membangun integritas adalah dengan tidak membeda-bedakan (baca : diskriminasi) dalam proses implementasi kebijakan publik maupun pemberi layanan publik, dimana hal ini bersentuhan langsung dengan masyarakat sebagai penerima layanan dan hasil sebuah keputusan.

Ketiga adalah menjaga media sosial. Media sosial saat ini sudah menjadi kebutuhan, terebih bagi para ASN untuk menyebarluaskan kegiatan maupun kinerja yang telah dilakukan. Penggunaan media sosial ini harus dijaga karena bisa saja para ASN terbuai terhadap simbol-simbol maupun like yang diungkapkan oleh para aktor politik sehingga hal ini akan berefek kepada para ASN itu sendiri akibat dari kelebihan penggunaan media sosial.

Halaman
123
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved