Berita Banjarbaru

Respons Pemprov Kalsel Sikapi Wacana Kemenkeu Bahwa Gaji dan Biaya Proses PPPK Dibebankan Daerah

Respons Pemprov Kalsel Sikapi Wacana Kemenkeu Bahwa Gaji dan Biaya Proses PPPK Dibebankan Daerah

Respons Pemprov Kalsel Sikapi Wacana Kemenkeu Bahwa Gaji dan Biaya Proses PPPK Dibebankan Daerah
banjarmasinpost.co.id/nurkholis huda
Perkantoran Sekretariat Daerah, atau disebut juga kawasan Perkantoran Pemprov Kalsel di Kota Banjarbaru berlokasi di Jalan Dharma Praja No1, Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Wacana Kemenkeu yang membebankan gaji dan biaya proses pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebagai pengganti honorer di tahun 2019 ini bakal dibebankan ke Pemerintah daerah (Pemda), mendapat respons dari Pemprov Kalsel.

Kepala TAPD Daerah yakni Sekdaprov kalsel, Abdul Haris meminta untuk hal ini dikroscek ke bagian keuangan daerah terkait wacana beban gaji P3K dibebankan ke daerah.

Sementara itu, Kepala Badan keuangan Daerah Provinsi Kalsel, Aminudin Latif menjelaskan bahwa  regulasi dimaksud masih perlu Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan.

"Jadi untuk lebih lanjut pemetaan dan formasinya perlu juga dikaji secara cermat. Kita akan lihat dulu petujuk teknisnya bagaimana nantinya, surat resminya nanti kita akan pelajari jika sampai," kata Aminudin Latif.

Baca: Respons Kubu Jokowi-Maruf Amin Saat Jan Ethes Disebut Alat Politik Presiden Jokowi di Pilpres 2019

Ya, Sinyal kementerian keuangan (Kemenkeu) akan membebankan gaji dan biaya proses pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebagai penggaNti honorer di tahun 2019 ini bakal dibebankan kepada Pemerintah daerah (Pemda)

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani berdasarkan pemetaan yang dilakukan, lanjutnya, mayoritas penerimaan calon PPPN ini akan dilakukan di daerah, bukan di tingkat pusat.

Sehingga anggaran yang digunakan untuk mengaji pada PPPK itu nantinya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Kita akan tahu berapa kemungkinan beban anggaran dari Pemda. Tapi kapan akan mulai diseleksi. Kalau ada beban anggaran maka mungkin tidak full, sebab sekarang kan sudah ada honorer. Ini sudah dibayar Pemda melalui APBD. Jadi bebanya tidak maksimal. Tapi yang jelas kalau dia jadi PPPK, maka take home pay dia akan lebih baik," jelasnya di jakarta.

Menurut Askolani, nantinya alokasi gaji untuk PPPK di daerah menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU). Untuk 2019, pemerintah juga telah menaikkan alokasi DAU untuk daerah.

"DAU di 2019 naik dibanding 2018. Ini salah satunya untuk belanja pegawai, jadi ada potensi itu dipakai. Bebannya berapa nanti kiuta lihat. Karena untuk diangkat jadi PPPK itu tidak sekaligus tetapi bertahap. Ini akan meringankan beban Pemda. Dan selama ini sudah di tanggung Pemda, jadi tidak kaget," tegas Askolani.

Sementara untuk potensi pengangkatan PPPK di tingkat pusat, Askolani menyatakan pihaknya masih akan menunggu ketetapan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Namun dia menyatakan jika pemerintah telah memiliki dana cadangan untuk hal tersebut.

Baca: Jadwal & Daftar Kawasan Terdampak Pengeringan Irigasi Riam Kanan, Ini Penjelasan PDAM Intan Banjar

"Kita tunggu dari Menteri PANRB. Kan setelah PP-nya jadi, MenPAN akan susun strateginya. Beban untuk APBN kita belum tahu, tunggu dari MenPAN. Tapi cadangan selalu ada," katanya.

Di daerah, termasuk di Pemrov Kalsel, juga sempat keheranan kenapa pembebanan P3K tersebut bakal dilimpahkan ke daerah. "Ya, kami sempat juga kaget dengan informasi itu.

Makanya kami akan pejelas dulu dan tanyakan ke pusat untuk P3K tersebut, sebab di daerah anggaran sudah diketok," kata Perkasa Alam.

(banjarmasinpost.co.id/ nurholis huda)

Penulis: Nurholis Huda
Editor: Rendy Nicko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved