Berita Kalteng

Fakta Terkini Kondisi Kotim Usai Bupati Supian Hadi Resmi Ditetapkan Tersangka Oleh KPK

Fakta Terkini Kondisi Kotim Usai Bupati Supian Hadi Resmi Ditetapkan Tersangka Oleh KPK.

Fakta Terkini Kondisi Kotim Usai Bupati Supian Hadi Resmi Ditetapkan Tersangka Oleh KPK
TRIBUNKALTENG.com/faturahman
Bupati Kotim, H Supian Hadi. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, SAMPIT - Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) H Supian Hadi hingga, Senin (3/2/2019) belum jelas keberadaannya usai ditetapkan statusnya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun begitu, proses pelayanan publik di Pemkab Kotim tetap berjalan seperti biasa, walaupun sebagian warga masih mempertanyakan posisi Bupati Kotim tersebut dan jadi tanda tanya soal keadaannya terkini.

Informasi dari Sekdakab Kotim Halikin maupun Ajudannya, H Supian sedang berada di Jakarta dan hingga kini belum pulang ke Sampit. Kegiatan di Sampit saat ini dilaksanakan oleh Wakil Bupati, HM Taufik Mukri dan Setdakab Kotim, Hailikinoor.

Sementara itu, Kapolres Kotim, Mohammad Romel, mengatakan, kondisi Kotim paskapenetapan Bupati Supian Hadi jadi tersangka, dalam keadaan aman dan kondusif tanpa ada gangguan.

Baca: Pengakuan Dul Jaelani Soal Sosok Mulan Jameela & Pesan Maia Estianty Usai Ahmad Dhani Dipenjara

Baca: Reaksi Tak Terduga Raffi Ahmad Saat Disebut telah Menikah dengan Ayu Ting Ting, Nagita Slavina?

Baca: 5 Fakta Lapas Perempuan Palangkaraya Ricuh, Lempari Petugas, Bakar Kasur Hingga Tuntutan

"Aman saja, sampai saat ini Kotim aman terkendali, meskipun ada penetapan tersangka dari KPK, kondisi keamanan di Kotim tetap stabil, tetap baik," ujar Romel.

Terpisah, salah satu pemerhati sosial di Kotim, M Gumarang, mengatakan, Supian Hadi dalam melakukan tindakan korupsi tidak sendirian, dalam proses pemberian izin, pasti ada pejabat lain yang juga terlibat, sehingga bisa saja nantinya juga akan jadi tersangka.

"Dia bekerja tidak sendiri, karena kewenangan dalam pembuatan izin itu melalui proses panjang, hingga akhirnya ke tangan bupati, jadi saya yakin akan adalagi pejabat yang akan ditetapkan sebagai tersangka," ujarnya.

Gumarang yang juga pengusaha di Sampit ini, malah merasa miris, karena lembaga legislatif yang selayaknya berfungsi sebagai pengawas malah terkesan tutup mata dalam kasus ini.

Baca: Hasil Akhir & Cuplikan Gol Juventus vs Parma Liga Italia, Skor 3-3, Cristiano Ronaldo Cetak 2 Gol

Baca: Hasil Akhir Barcelona vs Valencia Liga Spanyol, Skor 2-2, Dwi Gol Lionel Messi

"Harusnya dewan bisa mencegah terjadinya praktek korupsi itu, karena dewab adalah lembaga pengawas, apalagi terkait soal perizinan, tentu dewan juga harus tahu, soal pemberian izin tambang tersebut, apalagi ada indikasi lahannya tumpang tindih," ujarnya.

Bupati Kotim ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi pemberian izin kuasa pertambangan, yang merugikan negara hingga mencapai Rp 5,8 triliun.

(banjarmasinpost.co.id/faturahman)

Penulis: Fathurahman
Editor: Rendy Nicko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved