Berita Banjarmasin

Medos Ternyata Boleh Jadi Alat Kampanye, KPU Kalsel: Asalkan Ikuti Aturan Ini

Selama masa kampanye, para Calon Anggota Legisltlatif (Caleg) diperbolehkan memasang alat peraga kampanye (APK)

Medos Ternyata Boleh Jadi Alat Kampanye, KPU Kalsel: Asalkan Ikuti Aturan Ini
Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody
Salah satu APK di sudut Kota Banjarmasin 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Selama masa kampanye, para Calon Anggota Legisltlatif (Caleg) diperbolehkan memasang alat peraga kampanye (APK) di berbagai lokasi yang telah diatur di Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Selama momen ini, semakin sering didapati APK dari masing-masing Caleg dari berbagai partai politik pengusung baik berupa baliho, banner dan bentuk lainnya.

Namun memasuki era digital, ada yang sedikit berbeda pada APK-APK yang banyak dipajang pada masa kampanye jelang Pemilu Tahun 2019m

Tak seperti Pemilu-Pemilu lima atau sepuluh tahun yang lalu, kini hampir di setiap APK mencantumkan akun media sosial milik masing-masing Caleg.

Baca: LINK Live Streaming Persita Tangerang vs Arema FC Piala Indonesia Malam Ini, Cek Juga Jawapos TV

Baca: Tangkal Penyelundupan, Bhabinkamtibmas Sungai Loban Sambangi Kantor Jasa Pengiriman Barang

Baca: Hasil PSM Makassar vs Kalteng Putra di Piala Indonesia 2018, Skor 0-0 di Babak Pertama

Baca: Pesan Maia Estianty Pada Dul Jaelani Sebelum Gantikan Ahmad Dhani di Konser Dewa 19 di Malaysia

Menurut Komisioner Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalsel, Edy Eriansyah ternyata hal ini memang diperbolehkan.

Edy menjelaskan, media sosial memang termasuk menjadi alat kampanye yang diperbolehkan oleh KPU sebagai sarana bagi Publik melihat dan menilai caleg dari konten media sosialnya.

Melalui akun media sosial, masyarakat bisa mengetahui lebih banyak informasi terkait caleg tersebut dibanding hanya informasi terbatas yang tercantum di APK berupa banner maupun baliho.

Namun Edy mengingatkan, akun media sosial yang boleh digunakan sebagai alat kampanye haruslah akun yang sudah didaftarkan peserta Pemilu pada KPU.

"Boleh tidak ada larangan, asal akun Medsos yang sudah didaftarkan dan bukan merupakan akun Medsos Lembaga Pemerintah atau berisi hal-hal yang dilarang," kata Edy.

Ia menambahkan, setiap peserta Pemilu boleh mendaftarkan maksimal 10 akun media sosial untuk setiap platform media sosial yang ada.

Pada Pemilu 2019 ini menurut Edy seluruh peserta Pemilu sudah mendaftarkan akun media sosialnya masing-masing ke KPU.

"Beragam jenisnya masing-masing peserta, ada yang lebih banyak Facebook, ada yang lebih banyak Instagram dan ada juga yang lebih banyak akun Twitter," kata Edy. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved