Berita Banjarbaru

Pelebaran 3 Jembatan Sungai Lulut-Martapura Lama, PUPR Gandeng BPN Cek Sertifikat Bangunan

Pemprov Kalsel sudah menjanjikan meningkatkan tiga jembatan sekaligus di Jalan Martapura Lama. Ketiga jembatan akan dilebarkan menjadi 6 meter.

Pelebaran 3 Jembatan Sungai Lulut-Martapura Lama, PUPR Gandeng BPN Cek Sertifikat Bangunan
banjarmasinpost.co.id/Airul Syahrif
Kemacetan di Jalan Sungai Lulut, Banjarmasin Timur. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Hingga kini, Kondisi jembatan Sungai Lulut di Jalan Martapura Lama masih belum diperbaiki. Selain sempit, juga memprihatinkan.

Di lokasi tersebut adalah satu yang menyebabkan kemacetan selama ini ketika melintas di akses tersebut. Baik dari Banjarmasin ke Subgau lulut maupun sebaliknya.

Pemprov Kalsel sudah menjanjikan meningkatkan tiga jembatan sekaligus di Jalan Martapura Lama. Direncanakan ke tiga jembatan dilebarkan menjadi 6 meter dari sebelumnya 4 meter.

Meski anggaran sebesar Rp10 miliar sudah disiapkan melalui APBD Pemprov tahun 2019, namun tahapan pembangunan belum bisa dilaksanalan.

Pasalnya pemprov masih menunggu kesiapan lahan yang menjadi tanggung jawab Pemko Banjarmasin dan Pemkab Banjar.

Baca: BREAKING NEWS - Petani HST Tewas Kehabisan Darah Ditombak Seteru di Leher

Baca: BREAKING NEWS Bisnis Penjualan Bagian Tubuh Hewan Dilindungi Dibongkar, Ada Buaya Muara, Beruang dll

Baca: SEDANG BERLANGSUNG! Live Streaming iNews TV Persita Tangerang vs Arema FC di Piala Indonesia 2018

Kepala Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel, Roy Rizali Anwar melalui Kepala Bidang Bina Marga, M Yasin Toyib menjelaskan pihaknya sudah mau lelang secepatnya namun masih menunggu lahan benar-benar siap terlebih dahulu.

"Ya kami tunggu, Selambatnya Juni lahan sudah siap, " kata Yasin Toyib.

Menurut Yasin, pihanya sudah mendapatkan informasi Pemkab Banjar menganggarkan Rp1, 5 miliar untuk pembebasan lahan.

Di lain kesempatan ketika menghadiri RUPM PDAM Intan Banjar, Kepala Dinas PUPR Kalsel, mengaku memang sudah menganggarkan untuk pembebasan lahan. berdasarkan survey sementara badan bangunan masuk sepadan sungai.

Menurut dia, Pemkab Banjar ada aturan bangunan tidak boleh masuk sepadan sungai. Ia menduga jika bangunan masuk sepadan sungai maka tidak mungkin mempunyai sertifikat. Karena itu ia akan menggandeng BPN ubtuk turun ke lapangan mengecek yang mana punya sertifikat dan tidak.

"Kalau nanti yang di lokasi tak ada sertifikat maka yang diganti hanya bangunannya saja. Perhitungan tim apraisal berapa bangunan yang harus diganti dengan biaya," lontar Hilman. (banjarmasinpost.co.id/lis)

Penulis: Nurholis Huda
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved