Berita Kalteng

Dewan Soroti Kasus Suap Izin Tambang Rp 5,8 Triliun Sebabkan Bupati Kotim Ditetapkan Jadi Tersangka

Bupati Kotim H Supian Hadi resmi ditetapkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK,) sebagai tersangka dugaan kasus korupsi penerbitan IUP.

Dewan Soroti Kasus Suap Izin Tambang Rp 5,8 Triliun Sebabkan Bupati Kotim Ditetapkan Jadi Tersangka
tribunkalteng.com/faturahman
Kantor Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) di Kota Sampit. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA - Kasus penyalahgunaan kewenangan jabatan yang diduga dilakukan Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Supian Hadi dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Kuasa Pertambangan (KP) menjadi perhatian komisi terkait di DPRD Kalteng, Senin (4/2/2019).

Bupati Kotawaringan Timur H Supian Hadi resmi ditetapkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK,) sebagai tersangka dugaan kasus korupsi penerbitan izin tambang di Kotim.

Dia diduga melakukan korupsi terkait izin usaha pertambangan (IUP) terhadap tiga perusahaan di Kotawaringin Timur.

Plt Ketua Komisi Bidang Pertambangan dan Perkebunan DPRD Kalteng, HM Asera, mengatakan, kasus tersebut harusnya jadi pelajaran bagi bupati atau kepala daerah lainnya di Kalteng, jangan sampai mengalami hal yang sama dengan Bupati Kotim, H Supian Hadi.

Baca: KPK Tetapkan Bupati Kotim Supian Hadi Tersangka, Diduga Rugikan Negara Rp 5,8 Triliun

Baca: Fakta Terkini Kondisi Kotim Usai Bupati Supian Hadi Resmi Ditetapkan Tersangka Oleh KPK

Baca: Resmi! KPK Tetapkan Bupati Kotim Supian Hadi Sebagai Tersangka, Ini Penjelasan Laode M Syarif

"Sejumlah kabupaten di Kalteng banyak memiliki potensi tambang, sehingga sudah selayaknya kepala daerah yang ada potensi tambang di wilayahnya patut waspada, karena jika tergiur dengan suap nasibnya bisa sama saja dengan H Supian," ujarnya.

Apalagi sebut Asera, potensi tambang batu bara di Kalteng termasuk memiliki kualitas tinggi sehingga sangat menggiurkan bagi investor untuk datang dan memilikinya."Jangan mau di suap apalagi dalam proses izinnya menyalahi aturan, itu pasti akan kena dampaknya," ujarnya.

Sementara itu, hingga, Senin (4/2/2019) Bupati Kotim H Supian Hadi belum tampak masuk kantor, semua acara Pemkab dihandel oleh Wakil Bupati dan Sekdakap Kotim, sehingga meski bupati tidak ada di tempat, pelayanan pablik tetap berjalan seperti biasa. (banjarmasinpost.co.id/faturahman)

Penulis: Fathurahman
Editor: Elpianur Achmad
Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved