Tajuk

Memanusiakan Narapidana

Penyebab kericuhan itu diduga karena ketidaksukaan terhadap sikap petugas lapas yang mengunci pintu sel kala giat briefing.

Memanusiakan Narapidana
Petugas Palangkaraya untuk Banjarmasinpost.co.id
Penghuni lapas melakukan aksi protes terhadap pengelolaan lapas wanita di Palangkaraya. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Drama kericuhan di Lapas Perempuan Palangkaraya akhirnya berakhir setelah 10 jam diwarnai suasana mencekam. Lapas yang ada di Jalan Tjilik Riwut Km 40 Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah itu ricuh sejak Jumat (1/2) pukul 22.00 WIB hingga reda pada Sabtu (2/2) pukul 08:30 WIB. Itupun setelah polisi melakukan pengamanan.

Penyebab kericuhan itu diduga karena ketidaksukaan terhadap sikap petugas lapas yang mengunci pintu sel kala giat briefing.

Tak hanya aksi kunci pintu, pemicu lainnya adalah pelayanan dan keterbatasan fasilitas untuk ibadah di gereja maupun di masjid, sehingga para napi melakukan aksi anarkistis dengan membakar kasur dan melempar barang- barang ke arah petugas jaga lapas perempuan Palangkaraya.

Kapolres Palangkaraya AKBP Timbul RK Siregar mengungkap, kericuhan yang terjadi di Lapas Perempuan Palangkaraya ternyata dipicu masalah fasilitas lapas yang dinilai terlalu ketat. Bahkan ada tuntutan penggantian Kepala Lapas Wanita Palangkaraya.

Warga binaan juga menuntut pelayanan yang baik, fasilitas tempat ibadah, pendistribusian makanan harus tepat waktu karena selama ini sering lambat.

Namun Kepala Lapas Perempuan Palangkaraya, Diah, mengatakan pemicunya lantaran permohonan para penghuni ditolak, seperti meminta kemudahan penggunaan fasilitas telepon selular dan kipas angin.

Terlepas dari bagaimana jalannya proses mediasi itu, namun drama kericuhan di Lapas Perempuan Palangkaraya adalah potret penanganan negara terhadap narapidana dan orang bermasalah di Indonesia.

Isu over kapasitas lapas dan rutan sudah menggema di sejumlah daerah di Indonesia. Walaupun sempat dibahas serius dalam beberapa kesempatan dan diputuskan ada solusinya, tetap saja muncul friksi-friksi kecil antara pengelola lapas dan penghuninya.

Kepala Divisi Lembaga Pemasyarakatan Kemenkum Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Kalimantan Tengah Hanibal mengatakan, ricuh di Lapas Perempuan Palangkaraya ini soal fasilitas yang dituntut narapidana. Diakuinya, daya listrik yang ada di lapas tersebut juga masih kurang, termasuk tempat ibadah juga secara bertahap akan dibangun.

Melihat sejumlah fakta banyaknya kericuhan di lapas maupun rutan, agaknya isu over kapasitas, fasilitas dan kenyamanan para narapidana ini wajib menjadi prioritas penanganan oleh pemerintah ke depannya.

Walaupun status mereka narapidana, tetap saja berhak untuk mendapatkan pelayanan untuk dimanusiakan sebagaimana Hak Asasi Manusia (HAM) yang melekat pada setiap individu. Apakah memanusiakan narapidana di lapas dan rutan jadi hal sulit? Semoga saja tidak (*)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved