Tajuk

Larangan Merokok

PEMKO Banjarmasin segera memberlakukan Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Peraturan Wali Kota Banjarmasin No 41 Tahun 2013

Larangan Merokok
banjarmasinpost.co.id/kompas.com
Poster larangan merokok yang ditempel di Kantor Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Kamis (9/7/2015). Peraturan ini sesuai dengan Perda DKI Nomor 2 Tahun 2005. Bagi pelanggar, akan dikenakan pidana kurungan maksimal enam bulan dan denda maksimal Rp 50 juta. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - PEMKO Banjarmasin segera memberlakukan peraturan daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Peraturan Wali Kota Banjarmasin, Nomor 41 Tahun 2013 soal petunjuk pelaksanaan Perda KTR tersebut (BPost, 4/2/2019).

Walau sudah dilaksanakan di instansi pemerintahan, pemberlakuan Perda KTR terutama di kawasan pendidikan baik SDN, SMP dan SMA, merupakan salah satu cara guna menekan angka merokok di kalangan remaja usia sekolah.

Perda yang sudah ada sejak 5 tahun silam ini bertujuan mengantisipasi ancaman rokok yang terbukti berbahaya bagi kesehatan tubuh hingga menyebabkan kematian. Apalagi merokok sudah dilakukan oleh kalangan remaja yang masih berusia sekolah.

Peraturan tentang rokok sebenarnya juga bukan hal yang baru. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) juga telah mencanangkan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015.

Sedikit mengabaikan motif ekonomi (pendapatan cukai, penyerapan tenaga kerja dan lain sebagainya), Perda KTR bisa menjadi salah satu cara memotong generasi perokok.

Ada sekian ratus, bahkan ribuan anak-anak pelajar terselamatkan dari bahaya rokok. Baik sebagai perokok pasif, ataupun mereka yang memang ketagihan merokok demi alasan tren.

Namun kini makin detail, tak sekadar menjauhi rokok, pelajar juga bisa aktif melakukan pencegahan. Karena jika perda KTR diterapkan, salah satu klausulnya pelajar bisa memberikan laporan kepada dinas pedidikan saat menemukan ada guru atau kepala sekolah yang merokok di kawasan sekolah.

Sebuah terobosan. Tapi jelas, perlu ada rincian teknis lebih lanjut, sejauh mana mekanisme pelaporan, perlindungan terhadap pelapor, sanksi bagi perokok, dan pengawasan. Jangan sampai, umpamanya, karena melaporkan guru merokok, lalu siswa mendapat ‘balasan’ dari pengajarnya berupa nilai akademis. Tentu ini keluar dari tujuan awal.

Atau dalam kasus sebaliknya. Siswa menemukan temannya sesama pelajar merokok. Seperti apa pelaporan yang harus dilakukan. Lagi-lagi, jangan sampai malah menimbulkan konflik atau terjadi aksi bully.

Perlu disadari, kini tak hanya guru dan kepala sekolah, orangtua dan siswa juga harus memiliki komitmen yang sama. Sehingga jangan sampai kemudian muncul alasan untuk membuat ruang khusus merokok di sekolah, sebagaimana smoking room di pusat perbelanjaan atau kantor pemerintahan.

Karena berbagai larangan merokok di sekolah memang bertujuan untuk menghilangkan rokok dari lembaga pendidikan. Bukan semata untuk membatasi, memberi ruang bagi perokok, atau mengkhususkan para perokok.

Terlebih sekolah juga sudah dilarang melakukan segala bentuk iklan, promosi, dan kerja sama dengan perusahaan rokok untuk segala kegiatan di dalam sekolah.

Tak lupa sekolah juga kembali mengingatkan bahaya rokok pada pelajar. Tak ada salahnya hal itu diulang-ulang, agar melekat di benak siswanya. (*)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved