Berita Kabupaten Banjar

Jelang Haul Guru Sekumpul, Bawaslu Kabupaten Banjar Temukan 168 Pelanggaran APK

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banjar bertindak tegas terhadap alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai ketentuan

Jelang Haul Guru Sekumpul, Bawaslu Kabupaten Banjar Temukan 168 Pelanggaran APK
Bawaslu Banjar untuk Banjarmasinpost.co.id
Bawaslu Banjar menindak APK yang tidak sesuai ketentuan. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banjar bertindak tegas terhadap alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai ketentuan, termasuk menempel atau memaku APK di pohon-pohon.

Penindakan sejak September 2018 hingga 15 Januari 2019 tercatat ada 168 APK dipasang di tempat terlarang.

Divisi Penindakan Bawaslu Kabupaten Banjar, M Syahrial Fitri mengatakan, terkait penindakan terhadap pelanggaran APK, Bawaslu Kabupaten Banjar beserta jajarannya mulai tingkat pengawas desa dan kelurahan serta pengawas kecamatan, Panwaslu Kecamatan sejak dimulainya masa kampanye pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan 15 Januari 2018, telah melakukan penindakan terhadap 295 APK dan bendera parpol yang terpasang diseluruh Kabupaten Banjar, 168 terpasang ditempat yang dilarang, 127 yang sudah ditertibkan, sisanya masih dalam proses koordinasi dengan pihak caleg atau parpolnya.

Tren pelanggaran terhadap APK maupun bendera parpol tersebut yakni terpasang di tiang-tiang listrik dan pepohonan.

Pihaknya tetap melakukan langkah-langkah komunikasi secara intens sebagai upaya preventif kepada peserta pemilu sampai berakhirnya tahapan kampanye, untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran terhadap pemasangan APK tersebut.

Baca: 6 Fakta Adik Julia Perez, Della Perez yang Senasib Vanessa Angel Diduga Terlibat Prostitusi Online

Baca: Raffi Ahmad Mengira Cuma Mimpi, Rafathar Akhirnya Bertemu Cucu Jokowi Jan Ethes, Lucunya saat Ketemu

Baca: Disebut-sebut Pernikahan Tinggal Menghitung Hari, Fakta Terbaru Calon Istri Ahok, Puput Nastiti Devi

Berdasarkan data sementara di atas, hampir diseluruh kecamatan di Kabupaten Banjar terjadi pelanggaran APK, baik itu kontestasi Pilpres maupun Pileg, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota Pemilu Tahun 2019, jika langkah ini tidak dilaksanakan oleh peserta pemilu, maka akan dilakukan langkah refresif penindakan terhadap APK bermasalah tersebut tentunya mengacu kepada regulasi, baik itu regulasi yang terkait pemilu seperti UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor, 23, 28,33 Tahun 2018 berikut SE KPU RI Nomor 1906, SK KPU Banjar Nomor 84 , Perbawaslu 21,7,8,31, serta SE Bawaslu RI Nomor 1990 Tahun 2019 ataupun regulasi pemerintah daerah seperti Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2013.

“Di dalam SE Bawaslu RI Nomor 1990 Tahun 2019 ini yanf secara khusus mengatur tentang tata cara penertiban APK, dengan cara memberi surat peringatan atau teguran penertiban penurunan kepada peserta pemilu dalam 1 x 24 jam, berkoordinasi dengan Satpol PP dalam melakukan penertiban, memberikan tanda atau informasi sebagai bentuk peringatan, dan melakukan penertiban maksimal tiga hari kerja setelah peringatan penertiban,” katanya.

Selanjutnya karena jumlah personil pengawas sangat terbatas, besar harapan agar Pemerintah Kabupaten Banjar bisa membentuk sesegera mungkin Tim Penertiban APK, sebagai bentuk peran serta pemerintah daerah dalam menjaga ruang publik dipergunakan sebagaimana mestinya demi terwujudnya estetika lingkungan yang tetap bersih, rapi dan indah, apalagi menjelang Haul Abah Guru Sekumpul yang sebentar lagi akan dilaksanakan dan APK ini pasti akan menjadi perhatian dan penilaian ribuan bahkan jutaan pengunjung dari berbagai daerah hadir dikota yang dikenal dengan Serambi Mekkah ini.

Terpisah, Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan DLH Kabupaten Banjar, Gusti Rendy Firmansyah didampingi Kasi Penegakkan Hukum, Iman Syafrizal mengatakan, memasukan atau menancapkan paku, sekrup atau baut kedalam pohon dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada pohon tersebut, jika tidak dipasang dengan benar.

Bentangan Kabel dan tali-tali yang menggantung dicabang-cabang pohon sangat merusak akibatnya dapat merusak kulit kayu dan struktur pohon. Kerusakan lain pada kulit pada pohon, apakah oleh paku, sekrup atau baut adalah sebagai titik masuk potensial bagi infeksi penyakit dan bakteri.

“Tusukan-tusukan yang banyak akan menimbulkan rongga-rongga dalam pohon. Keberadaan dan fungsi Pohon sepanjang jalur hijau di klasifikasikan dalam RTH publik yang diatur dalam pasal 14 huruf b Perda Nomor 7 tahun 2016 tentang ruang terbuka hijau kawasan perkotaan,” katanya.

Gusti Randy menjelaskan, APK yang dipasang dipohon dapat dikenakan Ketentuan larangan pada pasal 27 huruf b Perda Nomor 7 tahun 2016.

Pihaknya pun mengharapkan agar segenap komponen masyarakat secara bersama-sama menjaga kelestarian pohon, karena sebuah pohon mampu menyediakan 0,5 kg per hari per pohon, serta menyerap 14 kg karbondioksida per tahun.

“Karena itu pohon juga dapat mengurangi laju pemanasan global, pohon juga dapat menambah simpanan air, disamping memberikan keteduhan dan meredam efek pencemaran. Pohon juga dapat mencegah erosi atau longsor,” tambah Iman Syafrizal. (Banjarmasinpost.co.id/Hasby)

Penulis: Hasby
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved