Berita Kabupaten Banjar

Bawaslu dan KPU Banjar Sudah Serahkan Proses PAW Derwana ke Sekretariat DPRD

Baik Bawaslu dan KPU Kabupaten Banjar mengusung nama Apriana untuk menggantikan Derwana yang pindah partai dari PKPI ke Nasdem.

Bawaslu dan KPU Banjar Sudah Serahkan Proses PAW Derwana ke Sekretariat DPRD
banjarmasinpost.co.id/hasby suhaili
Anggota Bawaslu Banjar, M Syahrial Fitri diruang kerjanya, Kamis (7/2/2019). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banjar dan KPU Kabupaten Banjar sudah menyerahkan proses PAW seorang anggota DPRD Banjar, Derwana Fermei Golles yang mengundurkan diri karena pindah partai di Pileg 2019.

Baik Bawaslu dan KPU Kabupaten Banjar mengusung nama Apriana untuk menggantikan Derwana yang pindah partai dari PKPI ke Nasdem.

Polemik PAW ini, sempat dilakukan Pengaduan kepada DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) Republik Indonesia di Jakarta oleh Apriana teradu KPU Kabupaten Banjar melalui pengaduan Nomor 0372/DKPP/SJ/PP.01/I/2019, pada tanggal 11 Januari 2019.

Apriana menganggap KPU Kabupaten Banjar, melanggar kode etik penyelenggara pemilu dengan tidak bekerja secara mandiri, profesional dan berkepastian hukum, walaupun setelah pengaduan itu diproses ditengah jalan Apriana sendiri melakukan pencabutan.

Baca: Beda Nasib Vanessa Angel dan Avriellya Shaqila yang Sama-sama Terkait Kasus Prostitusi Online Artis

Anggota Bawaslu Kabupaten Banjar, M Syahrial Fitri mengatakan, proses ini sudah di atur di dalam Peraturan DKPP Nomor 2 dan Nomor 3 Tahun 2017. Sedangkan terkait masih belum selesainya proses PAW terhadap pengunduran diri Derwana Farmei Golles dari Anggota DPRD Kabupaten Banjar, Bawaslu Kabupaten Banjar menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada DPRD Kabupaten Banjar.

Dia menjelaskan, KPU Kabupaten Banjar juga sudah menyampaikan nama calon, yang sebelumnya sudah dilaksanakan penelitian dan verifikasi faktual, melalui surat Nomor 41/HM.03.3-SD-6303/Kpu-Kab/I/2019 tertanggal 22 Januari 2019 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Banjar dari Partai PKPI, yang menyatakan Apriana memenuhi syarat sebagai calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Banjar.

“Memang persoalan PAW dari partai PKPI ini berlarut-larut, karena ada hal-hal secara administratif belum dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banjar, selain itu memang terdapat persoalan konflik di internal partai politik yang bersangkutan,” katanya, Kamis (7/2).

Oleh sebab itu menurutnya, himbauan serta rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banjar Nomor 03/TM/PL/Kab/22.04/XI/2018 sudah menyampaikan kepada KPU Kabupaten Banjar, agar melaksanakan sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 6 Tahun 2017.

Baca: Protes Ustadz Abdul Somad Terkait Shalat yang Dibawa ke Politik, UAS Tegaskan Soal Sikap Politiknya

Adapun persoalan internal PKPI mengenai status keanggotaan Apriana yang sebelumnya dinyatakan diberhentikan oleh PKP Indonesia Kabupaten Banjar, kini sudah clear. Hal tersebut dibuktikan melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPN PKP INDONESIA) Nomor 107b/KEP/DPN PKP IND/XI/2018 Tentang Rehabilitasi dan Pengembalian Status Keanggotaan Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Atas Kader Kabupaten Banjar Provinsi Kalsel yang memutuskan untuk mengembalikan status 11 orang keanggotaan, yang salah satunya adalah Apriana sebagai anggota aktif PKP Indonesia Kabupaten Banjar.

Bawaslu Kabupaten Banjar berharap agar polemik PAW ini segera berakhir, DPRD Kabupaten Banjar segera melantik calon PAW yang telah sesuai persyaratan regulasi, mengingat masa waktu Penggantian antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota tidak dapat dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota yang digantikan kurang dari enam bulan.

“Sebagaimana ketentuan pasal 410 angka 7 Undang Undang MD3 Nomor 17 Tahun 2014, dengan cepat dilantiknya calon PAW tersebut maka alat kelengkapan dewan dapat terisi, guna mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi legislatif kedepan,” bebernya.

Anggota KPU Banjar, M Zain mengatakan, saat masih berproses dan KPU Banjar menyampaikan sesuai dengan PKPU Nomor 6 tahun 2017 tentang PAW, bahwa yang berhak adalah perolehan suara terbanyak setelah yang di PAW, satu dapil dan satu partai.

Baca: Adik Julia Perez, Della Perez Akui Foto Miliknya di Muncikari, Kasus Prostitusi Artis Vanessa Angel

“Maka yang berhak Apriana dan KPU Banjar berharap tentu cepat selesai sesuai aturan,” pungkas M Zain.

Terpisah, Sekretaris DPRD Banjar, Ibrahim G Intan ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya belum melihat langsung surat rekomendasi KPU Banjar terkait usulan PAW Derwana F Golles. Dirinya pun akan sesegeranya mengordinasikan dengan bagian umum sekretariat DPRD Banjar perihal surat yang dimaksud.

Ditanya lebih lanjut terkait Derwana, dirinya masih menerima gaji sebagai anggota DPRD Banjar hingga Desember 2018 lalu pasca penetapan DCT. Hal ini dikarenakan pihaknya menunggu surat pemberhentian dari Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor. (Banjarmasinpost.co.id/Hasby

Penulis: Hasby
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved