Tajuk

Honorer Era Milenial

MENJADI honorer bukan pilihan hidup.Bayangkan saja, apakah misalnya seorang guru rela dan ikhlas digaji hanya Rp 250 ribu hingga Rp 300 ribu sebulan

Honorer Era Milenial
Banjarmasinpost.co.id/Reni Kurnia Wati
Sebanyak 100 orang guru honorer di Kabupaten Tabalong mendatangi Anggota DPRD Tabalong untuk menyampaikan aspirasi. 

MENJADI honorer bukan pilihan hidup.Bayangkan saja, apakah misalnya seorang guru rela dan ikhlas digaji hanya Rp 250 ribu hingga Rp 300 ribu sebulan, sementara dia harus memenuhi kebutuhan hidupnya jauh lebih besar dari gajinya itu.

Presiden Joko Widodo pada suatu kesempatan pun kaget ketika mendengar ada guru yang masih digaji hanya Rp 300 ribu sebulan.

Lantas, bagaimana jika pemerintah tak lagi memberi kesempatan kepada honorer untuk diangkat menjadi pegawai negeri? Hal ini ditegaskan lagi oleh MenPAN-RB, Syafruddin.

Tidak ada pengangkatan honorer menjadi PNS dan para guru honorer termasuk yang berstatus K2 harus mengikuti seleksi, sesuai amanat UU Nomor 5 Tahun 2014. Seperti diketahui, pemerintah bakal membuka pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Namun, tidak ada pengkhususan, honorer jadi prioritas atau diutama, seleksi tetap terbuka dan bersaing dengan para fresh graduate.

Di era pemerintahan Presiden Jokowi, pengangkatan ASN atau PNS memang diperketat. Bahkan penerimaan PNS sempat dimoratorium 2 tahun lebih guna meningkatkan kualitas dan kinerja ASN. Tapi, pemerintah harusnya juga memikirkan nasib sebagian dari tenaga honorer yang sudah berusia lebih 35 tahun yang tidak memiliki kesempatan untuk menjadi PNS.

Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy menyatakan jumlah tenaga guru honorer K2 saat ini mencapai 1,53 juta orang. Nyaris separuh dari total jumlah guru di Indonesia yang mencapai 3,2 juta orang. Padahal, guru honorer K2 harus ikut seleksi jika ingin menjadi PNS. Berbeda dengan tenaga honorer K1. Sementara Indonesia masih kekurangan guru berstatus PNS sebanyak 988.133 orang sapampai data penghujung 2018.

Merujuk data itu, harusnya khusus tenaga pendidik, ada perlakuan khusus. Akibat kebijakan rezim terdahulu, maka jumlah tenaga honorer pendidik saat ini sangatlah besar. Tidak cukup diakomodasi dengan status P3K. Tetap diberi sedikit kelonggaran untuk honorer yang usianya di atas 35. Tentu juga tidak mengabaikan kualitasnya. Jika memang syarat kualitatif tidak terpenuhi mau tidak mau harus dieliminasi.

Paling tidak kelonggaran itu berlangsung sampai didapat jumlah ideal komposisi guru PNS di Indonesia. Dengan jumlah guru PNS memadai ditambah guru P3K yang cukup, tenaga honorer kiranya tidak perlu ditambah. Bahkan, kalau perlu sampai titik itu, jumlah tenaga pendidik dibatasi, begitu pula kampus maupun universitas diberi kuota tertentu untuk jurusan pendidikan. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved