Berita Banjarmasin

Ketua IAI Kalsel Sebut Standar jumlah Apoteker untuk RS di Kalsel Banyak Tak Dipenuhi

Satu Puskesmas minimal ada 1 orang Apoteker, ini merupakan salah satu syarat utk mendapatkan Akreditasi yang Paripurna.

Ketua IAI Kalsel Sebut Standar jumlah Apoteker untuk RS di Kalsel Banyak Tak Dipenuhi
istimewa
Ketua IAI Kalsel Surya Wahyudi 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ketua PD Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kalsel Surya Wahyudi, S.Si, MM, Apt mengatakan kebutuhan Apoteker pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas adalah mutlak, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No 74 Tahun 2016, tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.

"Harapan kita 1 Puskesmas minimal ada 1 orang Apoteker, ini merupakan salah satu syarat utk mendapatkan Akreditasi yang Paripurna," katanya.

Masih menurutnya, namun tidak hanya puskesmas yang perlu Apoteker. Selain itu, Rumah Sakit juga membutuhkan banyak Apoteker untuk bangsal perawatan rawat inap.

"Selama ini, Apoteker di RS dituntut bekerja dengan beban yang bertumpuk-tumpuk dari pengelolaan perbekalan farmasi dan pelayanan farmasi klinis. Standar jumlah Apoteker untuk RS banyak tidak dipenuhi. Seharusnya untuk depo rawat jalan, perbandingannya 1 Apoteker untuk 30 pasien.

Baca: Mulan Jameela Jenguk Ahmad Dhani Pakai Mercedez Benz, Postingan Eks Rekan Duet Maia Estianty Disorot

Sementara begitu juga dengan Depo rawat inap. Apoteker yang turun ke bangsal, minimal 1 ruangan 1 Apoteker," bebernya.

Kemudian, dia menjelaskan lebih lanjut, untuk pelayanan gawat darurat dan intensif care juga memerlukan Apoteker. Dicontohkannya, Di Jawa untuk RS tipe B, jumlah Apoteker ada 14 orang, sementara di Kalsel cuma 8. Untuk RS tipe A di Jawa, Apotekernya bisa mencapai 42 orang.

Ini harus dipenuhi agar kualitas pelayanan tentang obat sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah. Namun fakta dilapangan berkata lain, belum sesuai harapan dan belum memenuhi amanat Undang undang.

"Menyangkut belum terisinya formasi atau tidak adanya Apoteker yang mendaftar di suatu daerah, ini menjadi perhatian khusus untuk kami sebagai Organisasi Profesi Apoteker.

Hasil penelusuran kami melalui sejawat di daerah, hal tersebyt disebabkan kurangnya informasi resmi dari Pemerintah Daerah pada Media cetak menyangkut informasi lowongan formasi yang ada," keluhnya.

Selain itu masalah besaran gaji yang belum sesuai standar, serta kemampuan keuangan Pemerintah Daerah tentunya sangat berperan dalam hal pengadaan Tenaga Apoteker melalui jalur khusus seperti PTT atau PPPK.

Baca: BNNP Kalsel Sita 3,4 Kilo Sabu dari 4 Tersangka, Dua Wanita Asal Aceh Ditangkap di Syamsudin Noor

Halaman
12
Penulis: Nia Kurniawan
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved