Berita Kalteng

Pekerja Perkebunan Sawit Waswas Tak Bisa Memilih, KPU Diminta Gencar Sosialisasi Jelang Pemilu 2019

Situasi ini disampaikan para pekerja diperkebunan kelapa sawit yang rata- rata adalah para pendatang dari pulau jawa maupun dari pulau lain

Pekerja Perkebunan Sawit Waswas Tak Bisa Memilih, KPU Diminta Gencar Sosialisasi Jelang Pemilu 2019
tribunkalteng.com/faturahman
KPU Kalteng dan Bawaslu Kalteng saat mensosialisasikan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Memilih bagi warga yang belum punya KTP elektronik dan surat keterangan pindah domisili, Selasa (12/2/2019) 

BANJARMASIBPOST.CO.ID, PALANGKARAYA - Sejumlah pekerja perkebunan kelapa sawit yang ada di Kalimantan Tengah, merasa waswas tidak bisa memberikan hak suaranya dalam Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 mendatang, lantaran tidak memiliki KTP elektronik dan belum ada surat pindah domisili.

Situasi Ini disampaikan para pekerja di perkebunan kelapa sawit yang rata- rata adalah para pendatang dari pulau jawa maupun dari pulau lain yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kalimantan Tengah.

"Saya asal jawa tengah, memang sejak memilih bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit di Parenggean, Kotim, belum memilili KTP Kalteng, karena selama ini, juga tidak mengurus KTP sini, juga tidak ada surat pindah domisiliz khawatirnya nanti saat pemilu ga bisa memilih," ujar Maryono, salah satu pekerja sawit di Kotawaringin Timur, Kalteng, Rabu (13/2/2019).

Bukan hanya Maryono, beberapa pekerja dari pulau jawa yang bekerja di perusahaan perkebunan sawit di Kotim juga merasakan hal yang sama, waswas tak bisa memilih, karena belum memiliki KTP elektronik dan tidak ada surat pindah domisili.

Baca: Via Vallen Sebut Bule di InstaStoryinya, Sindir Marko Simic Usai Terlibat Kasus Pelecehan?

"Jikapun bisa memiliih hanya Pilpres, DPD saja sedangkan DPRD katanya ga bisa, kan sayang suara ga terpakai," ujar Didik, pekerja lainnya.

Informasi terhimpun, kasus semacam ini banyak terdapat di Kalteng, terutama pekerja diperkebunan kelapa sawit , bahkan sebagian pekerja di perusahaan tambang maupun perkayuan juga ada yang belum memiliki KTP elektronik dan surat pindah dimisili sehingga was-was tidak bisa memberikan hak suara dalam Pilpres dan Pileg mendatang.

Salah satu anggota DPRD Kalteng, Ergan Tunjung, meminta agar KPU secara aktif bisa melakukan sosialisasi terkait hal tersebut, sehingga diharapkan warga atau calon potensial pemilih Pileg dan Pilpres mendatang tahu aturannya dan tidak was-was saat ingin memberikam hak suaranya di TPS."KPU harus sosialisasi untuk menjelaskan soal itu, agar warga mengerti," ujarnya. (banjarmasinpost.co.id / faturahman)

Penulis: Fathurahman
Editor: Elpianur Achmad
Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved