Tajuk

Semangat Efisiensi

MENGGELAR rapat di hotel ditegaskan presiden Jokowi tak dilarang bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kabar ini menggembirakan bagi pelaku pebisnis perhot

Semangat Efisiensi
Kompas.com
Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Pleno Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) di Nusa Dua, Bali, Jumat (12/10/2018). 

MENGGELAR rapat di hotel ditegaskan presiden Jokowi tak dilarang bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kabar ini menggembirakan bagi pelaku pebisnis perhotelan yang memang cukup terbantu pemasukan dibanding sebelumnya adanya larangan dari Mendagri. Walau kini dibantah kalau larangan tersebut tak pernah ada.

Sebegitu pentingkah pula sehingga para PNS kerap kali menjadikan hotel sebagai tempat menggelar rapat. Alasannya, ruangan tidak mencukupi menampung jumlah peserta. Tapi lihat saja, lahan di pemprov Kalsel seluas 500 hektare dengan bangunan perkantoran yang berdiri megah dan begitu luasnya. Untuk menggelar rapat dengan jumlah ratusan orang masih memungkinkan. Namun tak jarang ditemui rapat, pertemuan, evaluasi atau apapun namanya kerap kali dilakukan di hotel berbintang.

Alasannya lagi, masalah penginapan memadai milik pemerintak tidak tersedia. Padahal juga ada tempat pendidikan dan pelatihan milik pemerintah yang cukup mumpuni lengkap dengan kamar layaknya di hotel.

Lalu apa yang mendasari sehingga sebegitu pentingnya (seakan wajib) dilaksanakan rapat di hotel. Dari segi biaya tentu cukup banyak terkuras. Biaya akomodasi mendatangkan peserta juga lumayan besar dibanding semisal mendatangkan narasumber ke daerah.

Azas efektivitas dan efisiensi yang digaungkan benarkah sudah dilaksanakan? Presiden Joko Widodo mencabut larangan pegawai negeri sipil (PNS) mengadakan rapat di hotel.

Pencabutan itu disampaikan Jokowi saat menghadiri acara gala dinner yang digelar Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (11/2) malam.

Pencabut larangan PNS mengadakan rapat di hotel itu bermula dari sambutan Ketua PHRI Haryadi Sukamdani yang mengeluhkan adanya aturan larangan dari Mendagri terkait tidak bolehnya instansi pemerintah menggelar rapat di hotel demi efisiensi. Hal tersebut menyusul kasus di Papua atas dugaan penganiayaan terhadap penyelidik KPK di hotel.

Uniknya Kapuspen Kemendagri Bahtiar Baharuddin dalam keterangan tertulis, Selasa (12/2) membantah tak pernah melakukan larangan rapat-rapat di hotel. Informasi tersebut dianggap menyesatkan.

Terlepas semua itu, azas untuk efektivitas sudah selayaknya benar-benar dilakukan. Apalagi sebelumnya, sejumlah instansi sudah mulai melakukan cara canggih dengan pertemuan jarak jauh atau teleconference.

Zaman serba canggih sangat memungkinkan untuk mengkoordinasikan masalah dengan cara rapat bertatap muka bisa diminimalkan kalau tujuannya untuk penghematan.

Tinggal niat dan hendaknya aturannya harus dipertegas, rapat yang bagaimana bisa dilakukan di hotel. Tentunya tidak semua rapat bisa dilakukan di hotel berbintang. Ada rambu-rambu sehingga menggelar rapat di hotel itu memang bisa dimaklumi tapi bukan menghamburkan uang negara.

Sesuai dengan arahan Sekdaprov Kalsel, H Abdul Haris Makkie, efisiensi disini artinya jika suatu kegiatan bisa dilakukan cukup di kantor saja, kenapa harus digelar di hotel. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved