Berita Balangan

Miliki Perda Kawasan Tanpa Rokok, Satpol PP Balangan Lakukan Patroli ke Kantor-kantor

Sejak tahun 2014, Kabupaten Balangan telah memiliki regulasi yang mengatur tentang larangan merokok.

Miliki Perda Kawasan Tanpa Rokok, Satpol PP Balangan Lakukan Patroli ke Kantor-kantor
banjarmasinpost.co.id/dony usman
kepala satpol pp balangan Rakhmadi Yusni 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PARINGIN - Sejak tahun 2014, Kabupaten Balangan telah memiliki regulasi yang mengatur tentang larangan merokok.

Regulasi tersebut dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Balangan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Terkait penerapan perda ini, dari pantauan banjarmasinpost.co.id, di kantor-kantor SKPD Pemkab Balangan banyak terpampang tulisan terkait larangan merokok dan juga kawasan tanpa rokok.

Ada yang dipampang di bagian luar kantor, di pintu ruangan dan bahkan di bebarapa dinding kantor di dalam ruangan.

Kepala Satpol PP Balangan, Rakhmadi Yusni, saat dikonfirmasi, Jumat (15/2/2019), membenarkan sudah adanya diterbitkan perda terkait kawasan tanpa rokok.

Baca: Ahok BTP & Puput Nastiti Devi Menikah Diam-diam? Cincin Eks Veronica Tan Jadi Sorotan

Baca: Nenek 75 Tahun Tewas di Tangan Pacar Berodongnya, Tak Puas dengan Cinta Si Nenek Si Pria Lakukan Ini

Baca: VIRAL Video Warga Hanyutkan Keranda Berisi Jenazah di Gresik, Berjibaku dengan Derasnya Sungai

Baca: Sindiran Nagita Slavina Untuk Raffi Ahmad, Bandingkan Ayah Rafathar dengan Gading Marten

"Perda tentang kawasan tanpa rokok ini sudah ada sejak tahun 2014," katanya.

Dalam perda ini disebutkan lokasi yang masuk KTR mulai dari fasilitas layanan kesehatan, fasilitas proses belajar mengajar, tempat anak bermain, fasilitas ibadah.

Kemudian juga di angkutan umum, fasilitas olahraga, tempat kerja serta tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan.

Disampaikannya, sebagai instansi yang bertugas melakukan penegakan perda, Satpol PP berupaya agar regulasi tersebut bisa berjalan.

Diantaranya dengan menerapkan kegiatan patroli sekaligus sosialisasi ke kantor-kantor SKPD untuk mengetahui sampai sejauh mana perda bisa berjalan.

"Kita sudah ada lakukan patroli ke dinas-dinas terkait kawasan tanpa rokok ini," katanya.

Selain apa yang dilakukan pihaknya, dalam hal penerapan KTR ini juga diperlukan adanya peranan dari masing-masing penanggungjawab atau pimpinan di setiap SPKD.

Ini juga diatur dalam pasal 8 Perda KTR, dimana setiap pimpinan atau penanggungjawab di lokasi yang menjadi kawasan tanpa rokok harus ada melakukan pengawasan internal.

Kemudian juga melarang aktivitas merokok, meniadakan asbak atau sejenisnya dan memasang tanda larangan merokok.

"Apabila ini tidak dilakukan dan ada ditemukan pelanggaran maka pimpinan yang bertanggungjawab di lokasi itu akan disurati," tegasnya. (banjarmasinpost.co.id/dony usman)

Penulis: Dony Usman
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved