Kunker Dewan ke Luar Negeri

Meski di Akhir Masa Jabatan, Anggota DPRD Kalsel Rencanakan Studi Komparasi ke Luar Negeri

Guna memuluskan rencana studi komparasi ke luar negeri yang dilaksanakan 2019 ini, Komisi I DPRD Provinsi Kalsel melakukan konsultasi

Meski di Akhir Masa Jabatan, Anggota DPRD Kalsel Rencanakan Studi Komparasi ke Luar Negeri
BPost Cetak
BPost edisi cetak Sabtu (16/2/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Guna memuluskan rencana studi komparasi ke luar negeri yang dilaksanakan 2019 ini, Komisi I DPRD Provinsi Kalsel melakukan konsultasi ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) di Jakarta, Jumat (15/2).

Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, Suripno Sumas, menjelaskan konsultasi ke Kemenlu diperlukan untuk mendapatkan rekomendasi negara tujuan yang memungkinkan untuk dikunjungi.

“Di antaranya dilihat dari sisi hubungan diplomatik dan kerja sama antar negara yang terjalin dengan Indonesia,” ujarnya.

Baca: Penjelasan MUI Banjarbaru Perihal Istilah Tumbal Saat Ada Korban di Tambang Intan Pumpung, Cempaka

Baca: Sorotan KPK Saat Debat Capres Kedua Pilpres 2019 antara Jokowi vs Prabowo, Cacatan Sumber Daya Alam

Baca: Rini Dangdut Julukan Syahrini di SMA Seiring Kabar Pernikahan dengan Reino Barack, Mantan Luna Maya

Baca: Blak-blakan Hotman Paris Soal bisnis prostitusi di Indonesia di Depan Cewek Cantik Uzbekistan

Baca: 3 Indikator Pemeriksaan Istri SBY, Ani Yudhoyono yang Buat Keluarga Curiga Hingga Sakit Kanker Darah

Konsultasi itu, lanjut Suripno, juga perlu dilakukan untuk memastikan negara yang dituju sesuai dengan pokok dan tujuan studi komparatif yang diperlukan, terutama untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para wakil rakyat di Kalsel, walaupun dilakukan di tahun penghujung masa jabatan.

"Tetapi jika hasil konsultasi dengan Kemenlu tersebut tidak memungkinkan bagi anggota DPRD Kalsel studi komparasi ke luar negeri, saya kira tidak masalah walaupun sudah dianggarkan pada APBD tahun 2019," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Provinsi Kalsel sudah mendapatkan lampu hijau dari Kemendagri terkait rencana tersebut.

Dari Pusat Kerja Sama Luar Negeri Kemendagri, Komisi I juga memastikan adanya payung hukum bagi DPRD provinsi, kabupaten dan kota yang mau kunjungan kerja ke luar negeri.

"Payung tersebut Permendagri Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota," ujarnya.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved