Pilpres 2019

Daftar Cek Fakta Kata Jokowi dan Prabowo Saat Debat Capres kedua Pilpres 2019, Benar?

Daftar Cek Fakta Kata Jokowi dan Prabowo Saat Debat Capres kedua Pilpres 2019, Benar?

Daftar Cek Fakta Kata Jokowi dan Prabowo Saat Debat Capres kedua Pilpres 2019, Benar?
(ANTARA/AKBAR NUGROHO GUMAY)
Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kanan) disaksikan Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersiap mengikuti debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). Debat kedua yang hanya diikuti capres tanpa wapresnya itu mengangkat tema energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww. 

Tak Ada Konflik Pembebasan Lahan

Calon presiden nomor urut 01 yang juga petahan, Joko Widodo menyatakan, hampir tidak ada konflik dalam pembangunan infrastruktur selama 4,5 tahun ini.

Hal itu ia sampaikan dalam debat kedua Pilpres 2019, Minggu (17/2/2019) malam saat menanggapi jawaban Prabowo saat menjawab pertanyaan mengenai infrastruktur yang tidak melibatkan masyarakat.

"Dalam 4,5 tahun ini hampir tidak ada terjadi konflik pembebasan lahan untuk infrastruktur kita. Karena apa, tidak ada ganti rugi, yang ada ganti untung," kata Jokowi.

Bagaimana fakta dari pernyataan Jokowi itu?

Menurut Greenpeace, pada 2015 menunjukkan terjadinya konflik di masyarakat Batang yang terdampak pembangunan PLTU.

Sedangkan Direktur Pusat Penelitian Energi Asia, Adhityani Putri menyebut, konflik ini masih berlangsung hingga hari ini dan berujung pada gugatan bahkan pemindahpaksaan permukiman warga.

"Pembebasan lahan untuk pembangunan infrstruktur energi khususnya PLTU batubara menimbulkan konflik hebat di masyarakat. Contoh adalah kasus pembangunan PLTU Batang di Jawa Tengah yang berujung pada gugatan masyarakat," kata Dhitri.

"Sampai hari ini PLTU Batang masih menyisakan konflik pembebasan lahan. Hingga 2016, 71 orang masih menolak pindah, berakhir ‘dipindahpaksakan’," ujar dia.

Konflik lain terjadi pada proses pembangunan bandara baru Yogyakarta (New Yogyakarta Airport) di Kulon Progo.

Dalam pemberitaan Kompas.com Juli 2018, tercatat adanya warga yang tidak mengambil uang ganti rugi yang disiapkan pemerintah atas tanah mereka yang akan dibangun sebagai lahan bandara. mereka menolak penggusuran yang dilakukan. Bahkan, warga yang sudah tidak memiliki rumah bertahan di area pembangunan bandara.

Mereka tinggal di pengungsian, baik di masjid atau tenda-tenda di dalam Izin Penetapan Lokasi (IPL).

Adapun, menurut catatan peneliti lembaga pemerhati lingkungan Auriga, Iqbal Damanik, masih banyak konflika yang terjadi.

"Sebanyak 208 konflik agraria telah terjadi di sektor ini sepanjang tahun 2017, atau 32 persen dari seluruh jumlah kejadian konflik," kata Iqbal.

Adapun, sekktor properti menempati posisi kedua dengan 199 konflik atau 30 persen. Posisi ketiga ditempati sektor infrastruktur dengan 94 konflik atau14 persen, disusul sektor pertanian dengan 78 konflik atau 12 persen.

"Dengan begitu, selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK (2015-2017), telah terjadi sebanyak 1.361 letusan konflik agraria. Sementara tahun 2018 konflik lahan terkait infrastrukut dicatat sejumlah 16 kasus," kata Iqbal Damanik.

Calon Wakil Presiden nomor urur 02 Sandiaga Uno saat nonton bersama (nobar) debat capres di Kelurahan Nangewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Minggu (17/2/2019).
Calon Wakil Presiden nomor urur 02 Sandiaga Uno saat nonton bersama (nobar) debat capres di Kelurahan Nangewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Minggu (17/2/2019). ((KOMPAS.com / Ramdhan Triyadi Bempah))

Dana Desa

Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo menyampaikan klaimnya mengenai dana desa yang digelontorkan pemerintah di masa jabatannya.

Jokowi menyampaikan, selama tiga tahun, sebesar Rp 187 triliun digelontorkan untuk dana desa ini.

"Berkaitan dengan bidang infrastruktur. Kita tahu dalam tiga tahun ini, telah kita gelontorkan Rp 187 triliun dana desa ke desa-desa," kata Jokowi dalam debat yang berlangsung Minggu (17/2/2019) malam.

Benarkah pernyataan itu? Berdasarkan data dari situs resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), alokasi dana desa pada tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun.

Sementara, pada 2017, pemerintah menggelontorkan sebesar Rp 60 triliun.

Pada 2016, sebesar Rp 46,98 triliun digelontorkan untuk dana desa. Kemudian, pada 2015, pemerintah menganggarkan sebesar Rp 20,7 triliun.

Dengan demikian, total dana desa yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp 187,68 triliun selama empat tahun. Cek Fakta Infografik: Cek Fakta Alokasi

Menurut Manajer Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Ervyn Kaffah, sejauh ini sebagian besar Dana Desa memang dibangun untuk membangun infrastruktur.

Namun, belum diketahui secara pasti apakah penggunaan dana desa itu berkontribusi besar untuk pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

"Banyak dari infrastruktur yang dibangun lebih berorientasi konsumtif alih-alih produktif. Pembangunan kantor desa, pagar kuburan, atau rabat gang umum ditemui," ujar Ervyn.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "CEK FAKTA: Jokowi Sebut Gelontorkan Dana Desa Rp 187 Triliun dalam 3 Tahun"

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "CEK FAKTA: Jokowi Sebut Tak Ada Konflik Pembangunan Selama 4,5 Tahun"

.com dengan judul "CEK FAKTA: 11 Perusahaan Tersangka Kebakaran Hutan Kena Sanksi Rp 18,3 Triliun"

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "CEK FAKTA: Jokowi Klaim Tak Ada Kebakaran Hutan dan Lahan 3 Tahun Terakhir"

Editor: Rendy Nicko
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved