Berita Banjarmasin

10 Raperda Belum Tuntas Masih Jadi Pekerjaan Rumah DPRD Kalsel

Masa periode jabatan 55 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) 2014-2019 tinggal menghitung bulan.

10 Raperda Belum Tuntas Masih Jadi Pekerjaan Rumah DPRD Kalsel
banjarmasin post group/ achmad maudhody
Kabag Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel, M Zaini 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Masa periode jabatan 55 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) 2014-2019 tinggal menghitung bulan.

Namun masih ada pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan oleh para Legislator yang duduk berkantor di Gedung DPRD Provinsi Kalsel ini, yaitu 10 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang belum juga final.

Hal ini diakui oleh Ketua BP Perda DPRD Provinsi Kalsel, H Rosehan NB. Menurutnya faktor belum terpenuhinya pemberian nomor registrasi atas 10 Raperda tersebut oleh Kementrian Dalam Negeri menjadi penyebabnya.

"Pasti semua (Raperda) yang belum jadi itu menjadi utang, dan tetap harus kita kejar," katanya.

Baca: NEWS VIDE0 : 560 Tabung Gas Elpiji 3 Kilogram Disediakan Dalam Operasi Pasar di Pemurus Dalam

Hal ini menurut H Rosehan tak hanya terjadi pada Raperda yang diusulkan dari Provinsi Kalsel melainkan berbagai Provinsi lainnya di Indonesia.

Pada Tahun 2018, sebenarnya BP Perda DPRD Provinsi Kalsel sudah menyelesaikan proses mekanisme pembentukan Raperda sebanyak 17 Raperda, namun baru 7 yang mendapatkan nomor registrasi dari Kementrian Dalam Negeri.

Bahkan dari 10 Raperda yang masih belum mendapatkan Nomor Registrasi, 2 diantaranya merupakan Raperda yang sebenarnya diusulkan sejak Tahun 2017 lalu.

Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel, M Zaini menyatakan pihaknya sudah mencoba menanyakan langsung hal tersebut ke Direktorat Produk Hukum Daerah, Kemendagri.

"Kami dijanjikan secepatnya akan mendapatkan nomor registrasi Raperda secepatnya diperkirakan sebelum Pemilu 2019," kata M Zaini.

Tak ada label prioritas antara satu dan Raperda yang lain, M Zaini menilai keterlambatan pemberian nomor registrasi atas Raperda tersebut disebabkan kurangnya tenaga legal drafter di Direktorat Produk Hukum Daerah, Kemendagri.

Baca: Orangtua Juga Hobi Main Mobil-mobilan, Lihat Yang Dilakoni Komunitas Diecast Banjarmasin

"Mungkin saja memang karena tenaganya yang terbatas, kita tahu setiap Provinsi juga mengajukan Raperda nya ke sana jadi mungkin memang proses," kata M Zaini.

M Zaini menjelaskan lagi, sebenarnya Pemerintah dan DPRD tingkat daerah bisa saja mensahkan Raperda setelah 15 hari Raperda tersebut diajukan ke Kemendagri sesuai dengan Permendagri Nomor 80 Tahun 2016.

Namun pihaknya mengaku tidak ingin mengambil resiko jika nantinya Kemendagri justru menyatakan Raperda yang disahkan ternyata menyalahi kewenangan Pemerintah Daerah.

"Lainnya, Raperda juga sebenarnya tidak bisa efektif diterapkan kalau belum mendapat nomor registrasi tadi," tutup M Zaini. (banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Rendy Nicko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved