Berita Kotabaru

Dinas Cipta Karya dan Bina Marga Miskomunikasi Terkait Embung di Serongga, Kabupaten Kotabaru

Dinas Cipta Karya dan Bina Marga Miskomunikasi terkait Embung di Serongga, Kabupaten Kotabaru

Dinas Cipta Karya dan Bina Marga Miskomunikasi Terkait Embung di Serongga, Kabupaten Kotabaru
Dok Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru
Bentuk embung di Kecamatan Serongga, Kabupaten Kotabaru, Selasa (19/2/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Terkait embung IKK yang berada di Kecamatan Serongga Kabupaten Kotabaru yang masih tak bisa difungsikan, menjadi permasalahan PDAM. Pasalnya, pihak PDAM tak bisa menambah pelanggan selama embung tersebut belum bisa digunakan.

Status lahannya dipermasalahkan lantaran masuk dalam kawasan hutan produksi. Sehingga bangunan tersebut yang sudah dibangun sejak 2017 lalu belum bisa difungsikan.

Pihak PDAM masih menunggu kabar dari Dinas Cipta Karya terkait pelepasan status sebagai kawasan hutan produksi.

Menurut Kepala Dinas Cipta Karya, Maulid, mengatakan dari informasi anggotanya tidak ada koordinasi terkait hal tersebut. Namun saat ini, belum ada kabar terkait hal itu.

Baca: LINK Live Streaming Lyon vs Barcelona di Liga Champion, Mulai Bareng Liverpool vs Bayern Munchen

"Tapi kami akan lakukan koordinasi dengan pihak PDAM dan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air. Kewenangan merubah status itu ada di Dinas Kehutan Provinsi hingga Kementrian. Kami hanya berikan rekomendasi dari tata ruang," katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kotabaru, Joni Anwar, mengatakan bangunan tersebut memang dari dinasnya.

Kendala sebelumnya, dari informasi anak buahnya, sebelumnya tidak pernah dipermasalahkan namun setelah bangunan rumah pompa ternyata ada yang mengklaim itu tanahnya.

Baca: Reaksi Ammar Zoni Saat Nia Ramadhani Sebut Menikung Giorgino Abraham Demi Dapatkan Irish Bella

Setelah itu, akan diganti rugi namun saat proses ternyata baru diketahui, kawasan tersebut merupakan kawasan hutan produksi. Ganti rugi pun tak bisa dilakukan hingga sekarang karena statusnya masih belum berubah terkecuali sudah ada SKnya.

"Bangunan itu sangat diperlukan, jadi harus cepat digunakan agar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kami akan koordinasi lagi dengan Dinas Cipta Karya untuk tindak lanjutnya," katanya.

(banjarmasinpost.co.id/man hidayat)

Penulis: Man Hidayat
Editor: Rendy Nicko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved