Ekonomi dan Bisnis

Ini Keunggulan dan Kelemahan KPR Syariah Non Bank Menurut Apersi Kalsel

Sejumlah developer perumahan di Kalimantan Selatan (Kalsel) mulai menerapkan KPR syariah, baik melalui perbankan syariah maupun non bank.

Ini Keunggulan dan Kelemahan KPR Syariah Non Bank Menurut Apersi Kalsel
PT Anugerah Fuja Perdana untuk Banjarmasinpost.co.id
Kompeks Perumahan PT Anugrah Fuja Perdana Abadi 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sejumlah developer perumahan di Kalimantan Selatan (Kalsel) mulai menerapkan KPR syariah, baik melalui perbankan syariah maupun non bank.

Sistem KPR non bank yang dilakukan tanpa perantara bank, pihak developer langsung berurusan dengan calon nasabah disertai akad sesuai syariat Islam.

Ketua Ketua Bidang Perizinan dan Pertanahan, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Fikri mengatakan, calon nasabah mendapatkan beberapa keuntungan dengan sistem syari tersebut.

"Yang pertama konsumen dimudahkan dengan cara tidak perlu mengajukan berkas administrasi, untuk keperluan kredit spt peromohonan di bank pada umumnya. Karena calon nasabah yang bersangkutan langsung berurusan dengan pihak pengembang, dalam hal ini sangat mudah untuk penjualan," ujarnya kepada Banjarmasinpost.co.id.

Baca: Warga Perbatasan Kalteng-Kaltim Waswas, Jalan Muara Teweh-Benangin Nyaris Putus, Ini Penyebabnya

Baca: Arwah Julia Perez Masih Gentayangan dan Pulang ke Rumah Setiap Hari Jumat, Ternyata Jupe Butuh Ini

Baca: Jadwal Mata Najwa PSSI Bisa Apa Jilid 4, Siaran Langsung dan Live Streaming Trans7 Malam Ini

Namun menurutnya, jika pengembang masih pemula dan awal menekuni pekerjaan di bidang Kredit Pemilikan Rumah (KPR), maka akan sulit untuk menjalankan KPR dgn system syariah non bank. Dikarenakan banyak biaya yang harus dikeluarkan baik itu pembebasan lahan, perizininan, infrastruktur dan pembangunan rumah-rumah yang akan dijual ke calon debitur.

Di sisi lain, KPR syariah non bank memiliki kelemahan dalam hal ini resiko dapat terjadi kepada developer. Dikatakan Fikri, pengembang akan mengalami keterlambatan perputaran pada cashflow.

"Developer harus melakukan penagihan tiap bulan kepada debitur yang bersangkutan, kalau kreditnya lancar tidak masalah, tetapi kalau macet, hal ini yang menjadi masalah. Karena dasar hukum untuk melakukan penyitaan atas rumah tersebut susah sebab developer bukan perbankan yang punya kekuatan hukum untuk melakukan penyitaan dan pelelangan atas kredit-kredit macet," tandasnya.

Selain itu, konsep syariah tidak seperti program rumah FLPP saat ini dengan angsuran yang ringan dan tenor kredit yang panjang. Untuk konsep syariah non bank, jangka waktu yang ditentukan relatif sangat pendek dan angsuran per bulan yang tinggi. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)

Penulis: Mariana
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved