Kriminalitas Kabupaten Banjar

Pengamat Hukum ULM Nilai Kejati Kalsel Bisa Ambilalih Kasus Kunker Fiktif DPRD Kabupaten Banjar

Pengambilalihan perkara kasus kunker fiktif DPRD Kabupaten Banjar oleh Kejaksaan Tinggi Kalsel diperbolehkan.

Pengamat Hukum ULM Nilai Kejati Kalsel Bisa Ambilalih Kasus Kunker Fiktif DPRD Kabupaten Banjar
Ahmad Fikry Hadin untuk Banjarmasinpost.co.id
Pengamat Hukum ULM, Ahmad Fikry Hadin 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Pengambilalihan perkara kasus kunker fiktif DPRD Kabupaten Banjar oleh Kejaksaan Tinggi Kalsel diperbolehkan.

Prosesnya mengacu pada Peraturan Jaksa Agung No 039/A/JA/10/2010 tentang tata kelola administasi dan teknis penanganan perkara tindak pidana khusus, kemudian aturan itu diperbaharui pada tahun 2014 dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 017/A/JA/07/2014.

Diungkapkan Pengamat Hukum dari ULM, Ahmad Fikri Hadin, Kamis (21/2). Lebih lanjut dia menjelaskan, selain berdasarkan peraturan Jaksa Agung itu, juga terdapat peraturan SOP Kejaksaan Agung terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi serta pengalaman dan fakta yang sudah pernah terjadi maka Kejati bisa mengambilalih kasus yang ada di Kejari.

“Diperbolehkan saja, bahwasanya Kejati bisa mengambilalih kasus dari kejaksaan negeri. Banyak alasan Kejati boleh mengambilalih suatu kasus dari Kejari,” katanya.

Dosen di Fakultas Hukum ULM ini juga menjelaskan, melihat aturan yang disebutkannya diatas maka banyak hal, tetapi pada intinya hampir rata-rata kasus yang diambilalih oleh Kejati karena ada riak-riak dimasyarakat terhadap kasusnya yang sangat lama diselesaikan.

Baca: 5 Fakta Gadis Banjarmasin yang Hidup Bersama 19 Kucing Liar di Jogja, Tinggal di Kamar Sempit

Baca: Macan Dahan Ganas Nyasar ke Permukiman di Palangkaraya, Sempat Makan Kucing Warga

Baca: Mbah Mijan Peringatkan Ini Pada Ammar Zoni dan Irish Bella Agar Tak Kandas Jelang Pernikahan

Hal lainnya adalah ketidakpercayaan publik ditingkat kejaksaan negeri, dan untuk di Kejati banyak jaksa yang bertugas sudah memiliki jam terbang tinggi serta menjadi isu perhatian publik tingkat provinsi

Kejaksaan saat ini memang sedang dihantui tingkat kepercayaan masyarakat rendah atas penanganan korupsi berbeda dengan penanganan korupsi yang ditangani KPK.

Perkara yang ditangani lembaga anti rasuah itu mulai penyidikan, menetapkan tersangka, dilanjutkan terdakwa hingga terpidana lebih terlihat mudah oleh publik.

“Sedangkan tingkat kejaksaan, seperti kasus Kunker DPRD Banjar ini yang sudah dua tahun dan prosesnya naik ketahap penyidikan, alasan-alasan penyidik hingga sekarang tidak dapat diketahui secara gamblang oleh publik. Ada apa sudah dua tahun lebih belum ada tersangka, belum ada titik terang dan tinggal bagaimana keputusan penyidik,” ujarnya.

Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP mengatur penyidikan yakni serangkaian kegiatan penyidik yang diatur Undang-undang untuk menemukan bukti dan menjadi terang-benderang perkaranya. Maka bisa menetapkan tersangka.

Meski demikian, dalam KUHAP juga mengatur kewenangan penyidik dalam tahap penyidikan. Terkait urusan SP3, maka berbeda lagi prosesnya, tetapi bisa saja dalam tahap penyidikan dikeluarkan SP3 karena tidak menemukan unsur tindak pidananya.

“Kemungkinan-kemungkinan SP3 karena tidak ada bukti dan bukan tindak pidana dan penghentian penyidikan menurut hukum,” imbuhnya.

Sedangkan terkait class action yang diajukan ke Pengadilan Negeri dengan pihak tergugat DPRD Banjar dan Pemkab Banjar, maka sah-sah saja. Namun alangkah baiknya pengacara atau masyarakat yang mengajukan class action harus lebih dulu mengutamakan meminta penjelasan kepada aparat penegak hukum yang menangani kasusnya.

Prosesnya yang sudah naik ke tahap penyidikan, maka pihak penyidik sudah boleh menetapkan tersangkanya. Kembali ditegaskannya, silakan tanyakan kepada aparat penegak hukum sesuai prosedur yang ada.

“Dengan menggunggat DPRD Banjar dan Pemkab Banjar ke Pengadilan Negeri Kabupaten Banjar tentu menurut kami tidak menyentuh perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh tim kejaksaan,” bebernya. (Banjarmasinpost.co.id/Hasby)

Penulis: Hasby
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved