Tajuk

Saat Jeda Membuka Lahan Sawit

PADA debat putaran kedua calon presiden (Capres), baik Joko Widodo maupun Prabowo Subianto sepakat menggenjot penggunaan minyak sawit

Saat Jeda Membuka Lahan Sawit
(ANTARA/AKBAR NUGROHO GUMAY)
Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kanan) disaksikan Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersiap mengikuti debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). Debat kedua yang hanya diikuti capres tanpa wapresnya itu mengangkat tema energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww. 

PADA debat putaran kedua calon presiden (Capres), baik Joko Widodo maupun Prabowo Subianto sepakat menggenjot penggunaan minyak sawit sebagai bahan energi.

Visi kedua capres tersebut terbilang cukup rasional. Sebab, saat ini Indonesia telah mampu memproduksi lebih 40 juta ton CPO (Crude Palm Oil), yang diolah dari produksi sawit di atas lahan lebih dari 14 juta hektare. Di antara luasan itu, 5 juta hektare merupakan kebun petani dan sisanya merupakan kebun inti dan plasma.

Di Kalimantan Selatan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ada sekitar 155 ribu hektare lahan sawit milik sekitar 15 ribu kepala keluarga (KK) petani dengan produksi 1,3 juta ton buah. Ditambah seluas sekitar 423 hektare lahan berstatus hak guna usaha (HGU) yang dikelola 97 perusahaan.

Jumlah produksi tersebut (baik secara nasional maupun di Kalsel), diprediksi masih bisa meningkat di tahun-tahun mendatang. Peningkatan itu berasal dari penambahan produktivitas kebun. Dan bukan dari perluasan lahan, lantaran Inpres nomor 8/2018 memerintahkan pada lembaga terkait untuk moratorium selama tiga tahun pembukaan lahan baru kebun sawit.

Selama tiga tahun masa moratortium, presiden memerintahkan agar pihak terkait melakukan pembinaan untuk meningkatkan tata kelola kebun sawit yang berkelanjutan dan menjaga serta melindungi kelestarian lingkungan. Termasuk meningkatkan pembinaan terhadap petani dan produktivitas sawit.

Terhadap instruksi itu, setidaknya yang sudah kasat mata terlihat adalah, saat ini tidak ada lagi izin baru penggunaan lahan untuk sawit, baik di Kalsel maupun di sejumlah wilayah Indonesia.

Saat jeda juga telah dimanfaatkan pemerintah melakukan perapian data jumlah luasan lahan, yang sebelumnya sering simpang siur. Sekaligus, menginventarisir kebun-kebun yang ‘berasal’ dari lahan hutan.

Yang juga penting adalah, jeda pembukaan lahan baru ini akan memastikan, pada beberapa tahun mendatang pasokan CPO tidak berlebihan dan pada gilirannya bisa menekan harga pasar.

Stabilitas harga, tentu menjadi isu penting di saat pemerintah memberi perhatian lebih pada usaha perkebunan sawit. Yang biasanya, secara psikis, akan diikuti dengan melonjaknya minat warga melakukan penanaman.

Pada saat jeda ini, seharusnya juga dimanfaatkan untuk melakukan pembinaan secara intensif kepada petani. Sehingga, pada saatnya nanti jumlah lahan yang dikuasai petani (mandiri maupun plasma) akan lebih banyak ketimbang yang diusahakan perusahaan.

Di masa istirahat ini, pemerintah juga seharusnya menggenjot upaya penelitian untuk mengembangkan mesin-mesin yang bisa menerima bio-diesel. Baik mesin-mesin otomotif, alat berat maupun pembangkit listrik.

Bila sejumlah hal tersebut bisa dilakukan di saat jeda ini, tentu tidak ada salahnya bila instruksikan presiden ini pada tahun 2021 nanti dilajukan dengan moratorium babak kedua. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved