Berita Regional

CPNS Ini Kirim Surat ke Presiden Jokowi karena Dinyatakan Gugur, Padahal Sudah Lulus Tes SKD & SKB

Seorang peserta calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kabupaten Madiun mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo setelah panitia seleksi.

CPNS Ini Kirim Surat ke Presiden Jokowi karena Dinyatakan Gugur, Padahal Sudah Lulus Tes SKD & SKB
tribunkalteng.co/fathurahman
Ilustrasi: Sejumlah peserta CPNS Kemenag Kalteng saat memantau hasil seleksi usai tes. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MADIUN - Seorang peserta calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kabupaten Madiun mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo setelah panitia seleksi menyatakan bahwa dirinya tidak memenuhi syarat alias gugur dalam pemberkasan.

Peserta CPNS asal "Kota Brem" berinisial WD itu tidak terima karena sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB).

WD pun memutuskan mengirimkan surat keberatan ke Sekda Kabupaten Madiun dengan tembusan ke Bupati Madiun, Gubernur Jatim, Komisi ASN, Menpan RB, hingga Presiden Joko Widodo.

Baca: Tangis Ibunda Sandiaga Uno, Mien Uno Saat Jenguk Istri SBY, Ani Yudhoyono yang Sakit Kanker Darah

Baca: Pesan Ahmad Dhani Untuk Safeea dan Tyara yang Langsung Memeluk Saat Datang Bersama Mulan Jameela

Baca: Jadwal & Live Streaming RCTI Timnas U-22 Indonesia vs Vietnam Semifinal Piala AFF U-22 2018 Hari Ini

"Surat keberatan itu saya kirim Rabu (20/2/2019) yang saya tujukan ke Sekda Kabupaten Madiun dengan tembusan Bupati, Gubernur Jatim, Mendagri, Menpan-RB, Komisi ASN, hingga Presiden RI," kata WD saat dihubungi Kompas.com, Jumat (22/2/2019).

Alumnus Universitas Negeri Surabaya ini merasa keberatan lantaran sejak awal Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Madiun tidak menginformasikan terkait kekurangan persyaratan akreditasi selama proses pemberkasan.

Persoalan itu baru diketahui setelah dirinya bersama sembilan CPNS dinyatakan gugur karena masalah akreditasi program studi.

WD mengaku ingin mencari keadilan terkait keputusan panitia seleksi CPNS Kabupaten Madiun. Baginya, persoalan itu tidak akan terjadi apabila BKD Kabupaten Madiun memberikan informasi sejak seleksi administrasi.

"Saya ingin mencari keadilan. Kenapa dari awal BKD tidak memberitahukan tentang apa yang harus saya lengkapi terkait akreditasi saya, padahal di awal juga sudah ada seleksi administrasi. Di tahap itu saya dinyatakan lulus. Untuk itu, saya berpikir berarti tidak ada masalah dengan akreditasi saya," kata WD. 

Baca: 5 Fakta Menarik Jelang Tayang Film Dilan 1991, Ada Hari dan Taman Dilan hingga Game Dilan di Android

Baca: Konsep Prewedding Tak Biasa Ammar Zoni & Irish Bella, Eks Ranty Maria & Giorgino Abraham Lakukan Ini

Baca: Sikap Eks Luna Maya Dibongkar Nikita Mirzani Saat Ramai Syahrini Nikah, Singgung Reino & Ariel NOAH?

Baca: Pesan Rasyid Rajasa Untuk Istri SBY, Ani Yudhoyono yang Mengingat Mendiang Istri Sakit Kanker Darah

Baca: Gading Marten Minta Komentar Kasihan Gempi Distop dan Gantikan Ini, Gisella Anastasia Bingung

ILUSTRASI: Suasana calon CPNS saat melihat pengumuman.
ILUSTRASI: Suasana calon CPNS saat melihat pengumuman. (banjarmasinpost.co.id/aprianto)

Bahkan, sebelum dia bersurat, pihak universitas sudah mencoba memberikan klarifikasi kepada BKD Kabupaten Madiun. Namun, pertemuan antara pihak kampus dan BKD tidak menemukan titik temu.

"Saat itu ada pertemuan BKD dengan utusan Rektor Unesa, tetapi tidak ada titik temu. Surat keberatan itu saya buat setelah berkoordinasi dengan biro hukum universitas," kata WD.

Halaman
1234
Editor: Didik Trio
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved