Mereka Bicara

Kelelahan Berdemokrasi

Memasuki fase klimaks perhelatan tahun politik, demokrasi terasa berjalan pincang. Hingar-bingar demokrasi kita lebih banyak mengumbar perburuan kekua

Kelelahan Berdemokrasi
(KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)
Pasangan calon presiden nomor urut 1, Joko Widodo beserta pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berjabat tangan setelah debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. 

Oleh: Pathurrahman Kurnain MA, Dosen FISIP ULM & Direktur Program Laboratorium Riset Politik-Pemerintahan FISIP ULM

Memasuki fase klimaks perhelatan tahun politik, demokrasi terasa berjalan pincang. Hingar-bingar demokrasi kita lebih banyak mengumbar perburuan kekuasaan (kratos) pada pilpres ketimbang penguatan kapasitas rakyat (demos) selaku pemegang kedaulatan sejati.

Padahal demokrasi yang sehat menurut Robert Dahl (1983) dalam bukunya Dilemmas of Pluralist Democracy: Autonomy vs Control harus mendorong pemenuhan dua unsur utama, yakni kompetisi dan partisipasi secara berimbang. Namun apa yang dibayangkan oleh Dahl tersebut seperti jauh panggang dari api.

Alih-alih mendorong optimalisasi pendidikan politik yang cerdas dan beradab bagi publik, aktivitas politik yang gencar dilakukan justru didominasi upaya memenangkan kompetisi electoral secara membabi-buta. Jika keadaan ini semakin sengkarut, tak hanya neraca demokrasi yang menjauh meninggalkan titik equilibriumnya, tetapi juga menggiring rakyat menuju kelelahan berdemokrasi.

Kelelahan berdemokrasi merupakan terma yang merujuk pada kondisi penurunan fisik serta psikis rakyat, karena terkurasnya energi dan emosi mereka akibat pertunjukan politik di panggung demokrasi yang tidak terkendali. Kelelahan berdemokrasi membuat cara berpikir dan berperilaku rakyat menjadi abnormal, merasa kehilangan gairah berdemokrasi hingga mengalami putus asa.

Menyambut pesta demokrasi, semestinya rakyat bisa lebih enjoy dan bahagia. Bukan malah terperangkap dalam lorong gelap disorientasi politik. Kita tentu tidak ingin hasil pemilu 2019 merupakan produk yang terlahir dari proses kelelahan berdemokrasi rakyatnya itu sendiri.

Kekhawatiran akan terjadinya kelelahan rakyat dalam berdemokrasi ini tentu sangat beralasan. Di media sosial misalnya, dapat dengan mudah ditemui percakapan pilpres yang bermuatan agitasi, provokasi, narasi kebohongan dan fitnah.

Seolah tidak peduli terhadap apapun jenis postingan di media sosial (apakah itu tentang otomotif, kuliner, traveling, dsb) selalu saja ada segelintir netizen yang mengambil kesempatan untuk mengaitkannya dengan kasak-kusuk pilpres sembari mengunggulkan kandidat yang didukungnya.

Komentar itupun seketika direspons oleh pendukung tim lawan dengan melakukan serangan balik, lengkap beserta ‘kick-back-nya’. Tidak aneh bila lalu-lintas media sosial semakin massif menggalang demagogi hingga konfrontasi dengan memproduksi isu-isu kebencian serta menabuh genderang permusuhan kepada pendukung lawan politik. Mirisnya lagi perseteruan itu sebagian besar dimulai dari hal-hal yang ‘receh’, seperti Jokowi naik Copper atau Prabowo naik kuda.

Kita seharusnya mengambil pelajaran dari pilpres 2014 lalu, dimana pengguna media sosial terbelah menjadi dua dengan menyisakan polarisasi antara Pro- Jokowi dan Pro-Prabowo. Pada pilpres 2019 ini dua kutub identitas dukungan politik tersebut (termasuk kelompok cebong dan kelompok kampret) seolah menemukan kembali momentumnya untuk melakukan duel ulang (re-match).

Halaman
12
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved