Opini Publik

Nilai Kerusakan Lingkungan Triliunan Rupiah

KPK mengumumkan nilai kerugian negara sebesar Rp 5,8 triliun dari pengelolaan tambang mineral berupa bauksit, yang berasal dari tiga IUP di Kalteng.

Nilai Kerusakan Lingkungan Triliunan Rupiah
Banjarmasin Post Group/Hari Widodo
Ilustrasi - Aktivitas tambang berada di antara Jalan menuju ke Gunung Batu, Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar meninggalkan lubang-lubang tambang. 

Oleh: DR ABDUL HARIS FAKHMI ST MT
Pengamat Lingkungan, Pertambangan dan Energi

(Mengembalikan Maruah Pengelolaan Tambang)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Masyarakat tersentak saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan nilai kerugian negara diperkirakan sebesar Rp 5,8 triliun dari pengelolaan tambang mineral berupa bauksit, yang berasal dari tiga izin usaha pertambangan di wilayah Kalimantan Tengah. Sungguh angka yang fantastis melebihi angka kasus mega proyek KTP elektronik. Kasus ini merupakan terobosan kedua dari KPK.

Pertanyaannya, mengapa bisa mencapai angka sebesar itu. Angka tersebut jika dibandingkan dengan ABPD 2019 (tempat penulis bekerja) sekitar Rp 1,6 triliun, berarti 3,6 kali APBD atau anggaran pembangunan daerah untuk 3,6 tahun. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menghitung hingga diperoleh angka sebesar Rp 5,8 triliun?

Menurut keterangan KPK saat jumpa pers, bahwa angka tersebut kumulatif dari tahap proses perizinan eksplorasi dan operasi produksi, nilai kerusakan lingkungan, dan nilai tegakan hutan berupa pohon yang hilang karena proses land clearing.

Studi Kasus Nilai Kerusakan Lingkungan

Masih segar dalam ingatan, kasus yang menimpa pemimpin daerah salah satu provinsi di Sulawesi. Didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pemberian izin usaha pertambangan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat terobosan pertama kalinya menggunakan tingkat kerusakan lingkungan untuk menilai kerugian keuangan negara.

Terobosan ini mendapat apresiasi banyak pemerhati hukum di Indonesia, Indonesian Corruption Watch (ICW) dan penggiat anti korupsi lainnya. Dalam persidangan, Jaksa KPK menilai terdakwa telah mengakibatkan kemusnahan atau berkurangnya nilai ekologis/lingkungan pada sebuah lokasi tambang. Tuntutan berdasarkan pendapat ahli dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) menghitung adanya kerugian negara sebesar 2,7 triliun rupiah akibat kegiatan pertambangan nikel di daerah tersebut.

Perhitungan menggunakan acuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Menurutnya, terdapat tiga jenis perhitungan kerugian akibat kerusakan lingkungan. Pertama, total kerugian akibat kerusakan ekologis. Kedua, kerugian ekonomi lingkungan dan Ketiga, menghitung biaya pemulihan lingkungan. Setelah dikalkulasi dengan keuntungan yang diperoleh pihak korporasi, hitungan total kerugian negara yang diakibatkan mencapai 4,3 triliun rupiah. Jaksa KPK menuntut pidana penjara selama 18 tahun dan denda 1 miliar. Selain itu, diputus membayar uang pengganti sebesar Rp 2,7 miliar. Hakim pengadilan tipikor memutus bersalah yang bersangkutan melakukan tindak pidana berupa kerusakan lingkungan dan merugikan keuangan negara.

Halaman
123
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved