Tajuk

Luka Nelayan Banua

Cantrang merupakan alat penangkapan ikan yang bersifat aktif dengan pengoperasian menyentuh dasar perairan.

Luka Nelayan Banua
BANJARMASINPOST.co.id/helriansyah
Perahu nelayan Kotabaru tambat di dermaga karena tidak bisa melaut akibat cuaca buruk. Foto dirilis Selasa (3/4/2018) 

BANJARMASINPOST.CO.ID - NELAYAN kepiting di kawasan pesisir Kalsel setahun terakhir ini, sudah mengalami penurunan hasil tangkapan. Biasanya dapat hasil berton-ton dalam seminggu, kini hanya 1,5 pikul.

Ini contoh kecil kondisi hasil tangkapan nelayan terlebih lagi ikan. Kondisi ini banyak dikeluhkan nelayan Pagatan Besar, Takisung Tanahlaut serta daerah lainnya seperti Tabanio, Kintap, Asamasam dan Jorong. Juga daerah pesisir lainnya seperti Tanahbumbu serta Kotabaru.

Para nelayan pesisir sangat paham, penurunan hasil tangkapan mereka dikarenakan masuknya nelayan luar Kalsel, terutama dari Jawa dan Sulawesi yang menggunakan kapal besar dan menggunakan jaring tangkapan luas seperti cantrang.

Cantrang merupakan alat penangkapan ikan yang bersifat aktif dengan pengoperasian menyentuh dasar perairan.

Sedangkan nelayan pesisir Banua, hanya mengandalkan alat tangkapan yang sangat sederhana dengan menggunakan kekuatan tangan dan jauh dari peralatan modern. Apalagi jika dibandingkan hasil tangkapannya, nelayan Banua justru menjadi penyapu sisa-sisa yang tak berhasil dijaring cantrang.

Hasil Forum Dialog pada 24 April 2009 antara Nelayan Pantura dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah, TNI AL, Polri, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggambarkan kondisi Cantrang di Jawa Tengah, yaitu jumlah Kapal Cantrang pada 2004 saja sudah berjumlah 3.209 unit, meningkat 5.100 unit di 2007 dan pada 210 meningkat lagi hingga berjumlah 10.758 unit.

Padahal, Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah mengeluarkan peraturan larangan penggunaan cantrang yang seharusnya diberlakukan akhir 2017. Kebijakan pelarangan cantrang diwujudkan lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 karena dianggap tidak ramah lingkungan.

Boleh dibilang nelayan Banua sudah lama menahan kesabaran. Kesabaran menyaksikan nelayan luar menyikat habis hasil laut yang ada di perairan Kalsel. Banyaknya beroperasinya kapal nelayan dari luar tentu mengindikasikan, perairan di Laut Jawa Utara dan sekitarnya sudah sangat menumpuk hingga tidak memungkinkan lagi untuk mencari bersama di laut yang sama.

Jika ada aturan tentang pembatasan wilayah tangkapan sesuai batas teritorial provinsi masing-masing, tentu akan lain ceritanya. Nasib nelayan daerah mungkin akan lebih baik untuk mengeksploitasi potensi laut yang mereka miliki. Kesejahteraan pun akan bisa terjamin. Nelayan di pesisir Banua tidak lagi bermalas-malasan untuk melaut.

Di sisi lain, pemerintah Kalsel juga harus bisa mengakomodasi kebutuhan nelayan di Banua sendiri. Bukan hanya melindungi nelayan lewat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, melainkan juga melindungi perairan dari nelayan-nelayan dari luar daerah.

Hal ini dilakukan demi melindungi nelayan di Banua untuk tetap bertahan dan menyediakan sepenuhnya kebutuhan ikan di Bumi Antasari. Semoga hal ini bisa menjadi buah pemikiran kita bersama untuk bisa mewujudkan nelayan Banua yang sejahtera dengan hasil tangkapan di wilayah teritorial sendiri. Semoga luka nelayan Banua bisa sembuh total menuju sejahtera. (*)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved