Berita Tanahlaut

Muncul Surat Pengunduran Diri Perangkat Desa Pantai Linuh Ini Kelanjutannya

Muncul Surat Pengunduran Diri Perangkat Desa Pantai Linuh Ini Kelanjutannya

Muncul Surat Pengunduran Diri Perangkat Desa Pantai Linuh Ini Kelanjutannya
asep dari sosial media untuk BPost
Surat pengunduran diri perangkat desa. 

"Hanya saja di media sosial itu kan masyarakat mengira jika kantor desa tutup artinya tidak ada pelayanan padahal pelayanan kantor desa itu 24 jam, bisa dilakukan di rumah atau dimana saja," jelasnya.

Sementara BPD Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar yang diketahui juga membuat surat pengunduran diri, Juranto kepada wartawan mengatakan memang ada 12 orang perangkat Desa termasuk Kepala Dusun dan Kepala Desa termasuk dirinya, membuat surat permohonan pengunduran diri dan menyerahkan ke Kecamatan Batu Ampar.

Dalam isi surat pengunduran diri perangkat desa dan Kepala Desa berjanji akan melakukan aktifitas setelah tanggal 17 Maret 2019.

Namun akunya, pembuatan surat pengunduran diri itu karena untuk memenuhi janjinya yang pernah diucapkan dulu terkait jika angkutan biji besi bisa diperbolehkan melintas di Desa Pantai Linuh maka Perangkat Desa dan Kepala Desa akan mundur.

"Saya selaku BPD juga sudah mencabut surat pengunduran diri, bahkan saya meminta dan mengajak kembali kepada Kepala Desa beserta perangkat Desa untuk kembali bekerja di Desa, namun hasilnya di situ mereka membuat kesepakatan bisa bekerja setelah tanggal 17 maret 2019," urainya.

Dikatakan oleh Juranto, dengan tidak adanya pelayanan di kantor Desa Pantai Linuh membuat lumpuh administrasi. Oleh karena itu kini mereka sudah kembali memberikan pelayanan.

Diketahui sebelumnya Pemkab Tanahlaut akhirnya memberi izin armada tambang biji besi PT Bimo Taksoko Gono yang merupakan kontraktor PD Baratala Tuntung Pandang untuk melintas di jalan desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanahlaut Kalimantan Selatan.

Persetujuan itu sesuai dengan keputusan bupati Tanahlaut, H Sukamta yang memutuskan membolehkan armada melintas dengan beberapa persyaratan misalnya tonase delapan ton, jam melintas, batasan 25 hari maksimal lama melintas, serta deposito yang harus disiapkan PT Baratala Tuntung Pandang untuk perbaikan jalan setelah operasional. (banjarmasinpost.co.id/milna)

Penulis: Milna Sari
Editor: Royan Naimi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved