Mereka Bicara

Menggagalkan Pemilu

MANTAN Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Mahfud MD mensinyalir ada pihak yang ingin mengagalkan pemilu.

Menggagalkan Pemilu
dokbpost
H Pramono BS

Oleh: Pramono BS

BANJARMASINPOST.CO.ID - MANTAN Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Mahfud MD mensinyalir ada pihak yang ingin mengagalkan pemilu. Sasaran utamanya membuat suasana gaduh dan keresahan di masyarakat.

Idikasinya terlihat jelas, misalnya, waktu debat ke dua ada ledakan bom di tempat nonton bareng, pembakaran mobil dan motor yang terencana di berbagai daerah Jawa Tengah, penyebaran isu bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama akan menggantikan Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden, hoaks bertebaran di mana-mana dan banyak lagi.

Mahfud mengaku sudah menyampaikan ini kepada polisi tapi tidak melapor. “Polisi sudah tahu semuanya,” katanya. Ia hanya mengingatkan agar apa yang dikhawatirkan itu tidak sampai terjadi.

Mahfud tidak keliru, pengamatannya didasarkan pada fakta di lapangan. Sebagai orang yang sudah lama berkecimpung dalam dunia politik ia tahu benar bagaimana membaca situasi ini.

Menggagalkan pemilu bukan hanya sekarang kita dengar. Semasa Soeharto berkuasa, istilah itu juga familiar di telinga rakyat. Ada lagi istilah Germud (Gerakan Anti Amir Mahmud), Menteri Dalam Negeri yang memegang kendali pemilu saat itu dan sangat setia kepada Soeharto. Tapi kenyataannya pemilu tak pernah gagal, tidak ada orang anti dengan menteri ini dan itu, bahkan kemenangan besar diperoleh Golkar yang saat itu menjadi kendaraan politik pemerintah. Jadi tuduhan akan ada pihak yang menggagalkan pemilu sebenarnya hanya buatan pemerintah untuk menakuti rakyat agar tidak memilih tanda gambar yang lain. Jadi berbeda dengan yang dikatakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.

Suhu politik sekarang sangat tinggi, ucapan Prof Mahfud akan adanya pihak yang mengagalkan pemilu itu lebih kepada fakta, bukan rekayasa untuk menakuti siapa pun karena Prof Mahfud juga tidak punya kepentingan untuk merekayasa.

Fakta yang ada sekarang antara ucapan yang resmi di hadapan publik sama hoaks hampir tak berbeda. Acara keagamaan pun digunakan untuk kepentingan politik seperti yang baru terjadi di Lapangan Monas Jakarta. Penyelenggaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI yang seharusnya netral.

Di Semarang Salat Jumat juga akan digunakan untuk kepentingan politik, untung takmirnya sadar dan mencopot segala macam pamflet dan spanduk di sekitar masjid besar Kauman yang mengajak massa berduyun-duyun untuk Salat Jumat bersama salah satu capres. Toh di dalam masjid, meski sudah diingatkan, ada juga yang meneriakkan nama capres.

***

Buntut dari debat capres ke dua tempo hari juga panjang. Kecuali dianggap memasuki area pribadi lawannya (dengan mengungkap masalah penguasaan tanah), calon nomor urut 01 Joko Widodo dilaporkan ke Bawaslu karena berbohong soal impor jagung dan menyebutkan tidak ada lagi kebakaran hutan, padahal faktanya kebakaran hutan masih ada. Ini kebohongan publik. Koalisi Masyarakat Aktivis AntiHoax minta agar pencalonan Jokowi didiskualifikasi.

Dalam pertandingan apa pun paling enak memang jika lawan didiskualifikasi, tak peduli menang secara jantan atau gratisan, yang penting menang. Biasanya regu yang ingin memang dengan cara seperti itu hanya regu yang lemah, sadar tak mungkin bisa mengalahkan lawan.

Masa kampanye kini sudah memasuki masa injury time, tinggal menyisakan sedikit waktu sehingga segala daya dan upaya harus dilakukan untuk mencapai kemenangan. Kalau perlu emak-emak dikerahkan untuk melakukan kampanye hitam seperti yang terjadi di Karawang. Isi kampanyenya sangat menyudutkan salah satu capres, tapi lawan tidak mengakui itu bagian dari kampanyenya meski bersedia memberikan pembelaan hukum terhadap ke tiga perempuan yang kini ditahan polisi itu.

Masa injury time memang saatnya pemain mata gelap apalagi kalau sudah tertinggal. Sebisa mungkin cari hadiah pinalti. Kalau tidak bisa yah pasang badan biar lawan dihukum. Penonton bisa membedakan, ini serangan dan sorakan dari kubu mana. Mudah dibedakan nada dan narasinya.

Indonesia negara yang baru belajar demokrasi setelah puluhan tahun dikuasai rezim otoriter. Karena itu pemilu juga bagian dari pembelajaran politik rakyat. Alangkah kasihan rakyat kita kalau pilihan hatinya dipuntir sedemikian rupa lewat berbagai kabar bohong sampai kampanye hitam hanya karena ingin berkuasa. Ini juga kegagalan pemilu yang tidak bisa memberikan pendidikan politik yang berakhlak, beradab dan berkepribadian.(*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved