Berita Kabupaten Banjar

Hari Ini, Petinggi Partai Nasdem H Saidi Mansyur Jalani Sidang Putusan Dugaan Pelanggaran Ini

Dijadwalkan digelar sidang di kantor Bawaslu Provinsi Kalsel, Jalan RE Martadinata Banjarmasin dengan agenda

Hari Ini, Petinggi Partai Nasdem H Saidi Mansyur Jalani Sidang Putusan Dugaan Pelanggaran Ini
Bawaslu Banjar untuk Banjarmasinpost.co.id
Sidang di Bawaslu Provinsi Kalsel beberapa waktu lalu. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Dijadwalkan digelar sidang di kantor Bawaslu Provinsi Kalsel, Jalan RE Martadinata Banjarmasin dengan agenda dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan petinggi Partai Nasdem Kalsel dan Kabupaten Banjar, Senin (4/3).

Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Banjar, H Rizanie Anshari mengatakan, terkait putusan yang akan dibacakan majelis hakim, pihaknya tetap beranggapan tidak menyalahi ketentuan dugaan pelanggaran administratif, kalau Wakil Bupati Banjar, H Saidi Mansyur yang dianggap dilanggar maka dinilainya kontradiktif dengan perkara yang terjadi pada sidang Bawaslu.

Tetapi kalau Partai Nasdem yang dianggap melanggar karena mengikuti Safari Jumat H Saidi Mansyur, maka pihaknya menpertanyakan apakah semua yang telah disimpulkan untuk sebelum memutuskan maka pihaknya selaku terlapor berharap ada pertimbangan dari majelis hakim.

“Karena para saksi telah menyampaikan bahwa tidak ada unsur-unsur kampanye di sana. Tapi bagi kami sebagai partai baru yang banyak diisi oleh intelektual muda, kami diberi masukan yang pada intinya tetap menghormati keputusan Bawaslu agar menjdi dasar juga bagi partai lain untuk tidak melanggar apalagi melanggar yang dikategoriasuk pidana pemilu seperti kampanye dimesjid, bagi sembako dan lainnya,” ujarnya.

Baca: Pegulat Cantik Roxana Mengaku Merasakan Hal Aneh saat Habiskan 5 Biji Durian, Yang Lain Pingsan

Baca: Jadwal Siaran Langsung RCTI Leg Kedua 16 Besar Liga Champion, Madrid vs Ajax, PSG vs Man United

Baca: Tak Terima, Anak Maia Estianty Al Ghazali & Dul Jaelani, Hari Datangi Komnas HAM, Mulan Jameela Ikut

Bawaslu Kabupaten Banjar sudah menyampaikan kesimpulannya kepada majelis hakim Bawaslu Provinsi terkait temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu pada 12 Februari 2019 lalu, terlapor adalah petinggi Partai Nasdem Kalsel dan Kabupaten Banjar. Isi kesimpulan bahwa para terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu.

Para terlapor terdiri dari Ketua DPW Partai Nasdem Kalsel, H Guntur Prawira, Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Nasdem Kabupaten Banjar, H Saidi Mansyur yang juga Wakil Bupati Banjar, Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Banjar, Akhmad Rizanie Anshari, Bendahara DPD Partai Nasdem Kabupaten Banjar yang juga anggota DPRD Banjar, Abdussaman, Wakil Ketua Bidang OKK DPD Partai Nasdem Kabupaten Banjar, M Safwani. Sedangkan penemu adalah lima komisioner Bawaslu Banjar.

Divisi Penindakan Bawaslu Kabupaten Banjar, M Syahrial Fitri mengatakan, sidang putusan semula dijadwalkan pada Selasa (5/3) sekitar pukul 16.00 wita namun dimajukan menjadi Senin (4/3) sekitar pukul 10.00 wita.

“Sidang agenda putusan dimajukan hari ini pukul 10.00 wita di Kantor Bawaslu Provinsi Kalsel di Banjarmasin,” pungkasnya, Senin (4/3).

Bawaslu Kabupaten Banjar tetap berpendirian pada dalil-dalil yang telah disampaikan, bahwa kegiatan H Mansyur dan H Saidi Mansyur beserta rombongan dari Partai Nasdem Nomor Urut 5 (lima) dihalaman rumah kader Partai Nasdem RT.02 Desa Pindahanbaru Kecamatan Beruntungbaru adalah salah satu bentuk metode kampanye yakni pertemuan tatap muka sebagaimana ketentuan pasal 275 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Dia menjelaskan, pertemuan tatap muka tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, tentu saja kegiatan ini telah melanggar pasal 29 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Petugas Kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atauKPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atauBawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.

Bahwa jumlah peserta juga melampaui kapasitas jumlah tempat duduk yang disediakan, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat 3 huruf a Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Bawaslu Banjar menolak semua dalil yang dinyatakan pihak terlapor, karena pihak terlapor menurut penemu tidak cukup bukti atau kurangnya alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil terlapor yakni bahwa tidak adanya keterangan saksi dari pihak terlapor yang menyatakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada Jumat 1 Februari 2019 oleh H Mansyur dan H Saidi Mansyur beserta rombongan dari Partai Nasdem Nomor Urut 5 (lima) di halaman rumah kader Partai Nasdem RT.02 Desa Pindahanbaru Kecamatan Beruntungbaru, atas dasar undangan silaturahmi oleh warga setempat.

"Keterangan yang disampaikan secara tertulis oleh pihak terlapor dalam surat nomor 01/JT/II/2019 Perihal jawaban terlapor atas dugaan pelanggaran administratif Pemilu oleh Penemu, point satu menyatakan dikarenakan antusias warga yang sangat besar maka tempat duduk yang disiapkan kurang, dan itu diluar prediksi perkiraan dari pengundang silaturahmi.

Keterangan ini menurut kami adalah salah satu bentuk pengakuan terlapor yang melegitimasi dalil penemu berkenaan dengan ketentuan pasal 28 ayat 3 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum," bebernya. (Banjarmasinpost.co.id/Hasby)

Penulis: Hasby
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved