Berita Banjarmasin

Kejati Kalsel Kembalikan Uang Titipan Kasus Kelebihan Bayar Perjalanan Dinas DPRD Kalsel

Penanganan kasus kelebihan bayar perjalanan dinas Anggota Dewan dan Staf Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) oleh Kejaksaan Tinggi

Kejati Kalsel Kembalikan Uang Titipan Kasus Kelebihan Bayar Perjalanan Dinas DPRD Kalsel
banjarmasinpost.co.id/acm
H Burhanuddin, Ketua DPRD Provinsi Kalsel 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Penanganan kasus kelebihan bayar perjalanan dinas Anggota Dewan dan Staf Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) oleh Kejaksaan Tinggi Kalsel akhirnya selesai.

Hal ini dibenarkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel, H Burhanuddin di Kantornya, Senin (4/3/2019).

Menurutnya pihaknya sudah menerima tembusan surat pemberitahuan atas diserahkannya uang titipan dari Kejaksaan Tinggi Kalsel ke Kas Daerah Provinsi Kalsel yang merupakan hasil salah satu poin penyelesaian perkara.

Uang titipan yang diserahkan yaitu sebesar Rp 5,5 miliar lebih sebagai tindak lanjut dari Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor Print-1186/Q.3/Fd.1/09/2018 tanggal 28 September 2018.

Uang tersebut merupakan dana hasil pengembalian kelebihan pembayaran para Anggota DPRD dan Staf Sekretariat Provinsi Kalsel sejak kasus ini bergulir Tahun 2015 silam.

Baca: Penyebab Istri SBY, Ani Yudhoyono Hanya Bisa Dijenguk di Balik Kaca Saat Dirawat karena Kanker Darah

Baca: Putra Ahok BTP Sebut Sosok Ini Ayah Palsu Ketika Nicholas Sean Datang ke Pernikahan Bareng Fifi Lety

Baca: 3 Ribu Pendaftar Per Menit, Ternyata Pendaftaran UTBK Bisa Diakses Tapi Lewat Link Ini

Baca: Perlakuan Raffi Ahmad pada Laudya Cynthia Bella Saat Berantem di Waktu Pacaran Terungkap

"Surat tembusan sudah kami terima, uang titipan sudah diserahkan ke Kas Daerah melalui Inspektorat sebesar Rp 5,5 miliar lebih," kata H Burhanuddin.

Walaupun demikian, Ia mengaku dititipi pesan oleh Pihak Kejaksaan Tinggi agar para Anggota Dewan yang masih belum mengembalikan uang kelebihan bayar untuk segera menyelesaikannya.

H Burhanuddin mengaku tidak mengetahui siapa saja yang masih belum menyelesaikan pengembalian uang kelebihan bayar perjalanan dinas tersebut.

Namun Ia memastikan, pesan dari Kejaksaan Tinggi Kalsel sudah disampaikan ke semua unsur Pimpinan baik di Komisi maupun Fraksi di DPRD Provinsi Kalsel.

"Jadi terkait kasus ini sudah di clearkan oleh pihak Kejaksaan karena mereka sudah berkoordinasi juga dengan KPK. Selanjutnya diserahkan ke pihak Pemerintah," jelasnya.

Namun menurutnya jika Pemerintah menginginkan, tentu bukan tidak mungkin Kejaksaan Tinggi kembali bergerak tangani kasus tersebut.

Sebelumnya selama penanganan kasus ini, Kejaksaan Tinggi Kalsel memanggil dan memintai keterangan puluhan saksi termasuk para legislator di DPRD Provinsi Kalsel yang bergantian masuk ruang penyidik.

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved