Mereka Bicara

Nasionalisme Etis

NON-Muslim di Indonesia ini tidak disebut ‘kafir’ melainkan ‘warga negara’ yang setara dengan kaum Muslim.

Nasionalisme Etis
BANJARMASINPOST.co.id/edi nugroho
Prof Mujiburrahman 

Oleh: MUJIBURRAHMAN, Rektor UIN Antasari Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID - NON-Muslim di Indonesia ini tidak disebut ‘kafir’ melainkan ‘warga negara’ yang setara dengan kaum Muslim. Begitulah kurang lebih salah satu kesimpulan Bahtsul Masail Maudlu’iyyah, Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Banjar, Jawa Barat, minggu lalu. Terlepas dari pro-kontra yang cukup panas di media sosial, selayaknya wacana ini mendorong kita untuk merenungkan kembali nasionalisme Indonesia.

Indonesia adalah negara bangsa (nation state). Menurut KBBI, bangsa adalah “kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri.” Definisi ini sulit diterapkan kepada nasionalisme kita karena, alih-alih sama, kita berasal dari ratusan suku, ratusan bahasa daerah dengan adat istiadat yang berbeda, dan sejarah kerajaan yang berbeda pula.

Boleh jadi, kerajaan Sriwijaya, kemudian Majapahit adalah cikal bakal nasionalisme Indonesia, tetapi dua kerajaan ini sudah runtuh sebelum kedatangan kolonialisme Eropa. Begitu pula, beberapa abad sebelum kolonialisme, bahasa Melayu adalah bahasa lintas suku dan bahasa kitab-kitab ulama Nusantara. Tetapi, Malaysia dan Brunei yang juga berbahasa Melayu adalah negara bangsa tersendiri, terpisah dari kita.

Karena itu, bagi Sutan Takdir Alisjahbana, era kerajaan-kerajaan itu adalah Era Pra-Indonesia. Gerakan nasionalisme kita baru tumbuh di abad ke-20, dari Boedi Oetomo (1908), Sarekat Islam (1912) hingga Sumpah Pemuda (1928). Pemicu utamanya adalah kolonialisme Eropa (Portugis, Inggris, dan terutama Belanda). Malaysia dan Brunei, yang dijajah Inggris, akhirnya menjadi negara sendiri-sendiri.

Dengan demikian, dapat dIpahami jika nasionalisme kita bermula dari semangat anti-kolonialisme, anti-penjajahan. “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Demikian kalimat pembuka, UUD 1945, yang sering kita dengar tiap Apel Senin di sekolah.

Kalimat pembuka UUD 1945 di atas juga menunjukkan, penjajahan ditolak bukan karena beda asal-usul, budaya dan agama, tetapi karena alasan kemanusiaan dan keadilan. Inilah “nasionalisme etis” yang mendahului Universal Declaration of Human Rights. Karena itulah, kata J.B. Mangunwijaya (terinspirasi Sutan Sjahrir) nasionalisme kita bukan right or wrong, my country, tapi right or wrong is right or wrong.

Apakah nasionalisme kita sekuler, terlepas dari agama? Tidak. Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa kita merdeka atas “berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa’, dan sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia bukan negara sekuler, bukan pula negara Islam, tetapi negara multireligius, di mana negara terlibat dalam melayani dan melindungi hajat hidup umat beragama.

Dalam sebuah kolom di Tempo berjudul “Yang Sama dan Yang Benar” Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengatakan, kita tidak boleh marah jika ada pejabat negara berkata bahwa semua agama sama. Maksud kalimat pejabat itu adalah, semua agama sama di hadapan negara dan hukum. Sedangkan klaim setiap penganut agama bahwa agamanyalah yang benar tetap dihormati dan dilindungi oleh negara.

Ketajaman membedakan antara ‘yang sama’ dan ‘yang benar’ itulah kiranya yang mendorong para ulama NU merumuskan tiga jenis persaudaraan, yaitu persaudaraan dengan sesama Muslim, dengan sesama warganegara, dan dengan sesama umat manusia. Begitu pula, menyebut Non-Muslim sebagai sesama warganegara (muwâthinûn) yang setara, bukan kafir, harus dilihat dalam kerangka tersebut.

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, sikap terbuka kaum Muslim di atas tentu menjadi dasar yang amat penting bagi berjalannya demokrasi secara damai dan lancar di negeri ini. Yang perlu selalu diingat adalah, nasionalisme etis yang termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945 itu mengandung cita-cita luhur, dan demokrasi politik adalah jalan yang kita pilih untuk mewujudkannya.

Kita maklum, cita-cita menjadi negara yang adil, makmur, cerdas dan sejahtera, belum sepenuhnya menjadi nyata. Karena itu, retorika politik menjelang pemilu 2019 ini, baik berupa nasionalisme anti-asing dan aseng, ataupun nasionalisme kebhinnekaan, sama-sama harus dibuktikan dalam usaha-usaha mewujudkan cita-cita tersebut. Jika tidak, keduanya hanyalah retorika kosong demi meraih kuasa! (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved