Berita Banjarbaru

Pengurus Himpenindo Kalsel Dikukuhkan, Baru Ada 139 Peneliti Kalsel yang Bergabung

Jumlah tersebut masih perlu penambahan jika mewujudkan Sumber Daya Manusia di bidang penelitian yang tangguh.

Pengurus Himpenindo Kalsel Dikukuhkan, Baru Ada 139 Peneliti Kalsel yang Bergabung
banjarmasinpost.co.id/nurholis huda
Pengukuhan DPW Himpenindo Kalsel periode 2019-2024 yang dihadiri staf ahli Gubernur Kalsel Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Achmad Sofiani, Senin (4/3/2019). 

BANJARMASIN POST.CO.ID, BANJARBARU - Sampai saat ini jumlah peneliti di Kalsel yang bergabung ada sebanyak 139 peneliti dari 10 instansi dan delapan kementerian di Himpunan Peneliti Indonesia.

Jumlah tersebut masih perlu penambahan jika mewujudkan Sumber Daya Manusia di bidang penelitian yang tangguh.

"Tapi saya yakin, Kedepan itu akan bertambah. Sebab sudah ada komunikasi dengan Perguruan Tinggi dan Universitas di Kalsel yang akan ikut juga. Saya yakin capai seribu lebih nantinya. Ini ada uniska sebanyak 800 peneliti. kita punya sekolah tinggi, belum kementerian lembaga yang juga punya peneliti termasuk BMKG, " kata Ketua Himpunan Peneliti Indonesia Kalsel, Profesor Masganti MS.

Masganti mengaku sejauh ini penelitian yang digarap oleh Balitbangda dipakai oleh Pemerintah meski tak kesemuanya.

"Contoh pengembangan kawasan gambut dan kerbaurawa. Ini dijalankan," kata Masganti.

Baca: Video Tangis Syahrini Katakan Iya Mau Saat Terima Pinangan Reino Barack, Mantan Kekasih Luna Maya

Hanya saja sejauh ini masih belum ada regulasi yang diterapkan untuk diwajibkan sebuah kebijakan untuk berdasarkan penelitian.

Nah, karena masih belum ada, maka untuk memaksimalkan potensi dan pendapatan daerah, peneliti diharapkan mampu melakukan jemput bola atau merapat ke pemerintah daerah. Selain ke pemerintah daerah (pemda), peneliti juga perlu bekerjasama dengan pihak industri.

Adapun Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo), Ir Syahrir Ika MM usai Pengukuhan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Himpenindo Provinsi Kalsel di Aula Gedung Kebun Raya Banua, Senin (4/3/2019) menjelaskan bagaimana penelitian ini mampu dirasakan di setiap lini, maka pengurus daerah harus mampu merapat ke pemerintah daerah setempat.

Menurut Syahrir kebijakan pemda harus berdasarkan ilmu pengetahuan(knowledge), riset dan fakta atau bukti (evidence).

"Kalsel memiliki potensi pangan, mineral dan perkebunan. Agar bisa dikembangkan untuk pendapatan daerah, maka peneliti yang banyak di Kalsel ini bisa dioptimalkan potensi dan kompetensinya oleh pemda," bebernya.

Halaman
12
Penulis: Nurholis Huda
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved