KalselPedia

KalselPedia : Lapas Banjarbaru Solusi Over Kapasitas Lapas Rutan di Kalsel

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.

KalselPedia : Lapas Banjarbaru Solusi Over Kapasitas Lapas Rutan di Kalsel
banjarmasinpost.co.id/nia kurniawan
Jajaran Lapas Banjarbaru, Kalimantan Selatan 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelumnya tempat tersebut dikenal dengan istilah Penjara.

Lapas merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (dahulu Departemen Kehakiman). Lembaga pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana Pasal 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995.

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 telah menggariskan hak-hak yang dimiliki oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di dalam Lapas tanpa kecuali, adapun hak-hak tersebut antara lain :

1. Melakukan ibadah dan kepercayaannya
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani.
3. Mendapat pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Menerima kunjungan keluaga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya
8. Mendapatkan pengurangan masa pidana.
9. Mendapatkan kesempatan berasimilasi.
10. Mendapatkan Pembebasan Bersyarat.
11. Mendapatkan cuti menjelang bebas dan
12. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Kalapas Banjarbaru Abdul
Kalapas Banjarbaru Abdul (banjarmasinpost.co.id/nia kurniawan)

Dengan adanya ketentuan di atas dimana hak-hak terpidana telah dicantumkan secara tegas didalam Undang-Undang, mengisyaratkan adanya suatu kepastian hukum bahwa setiap petugas yang ada di Lapas “wajib” memberikan pelayanan seoptimal mungkin agar salah satu tujuan dari penegakan hukum yakni dalam rangka “Memanusiakan manusia” dapat dicapai.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan, Lapas Kelas III Banjarbaru bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pemasyarakatan dan pembinaan terhadap narapidana atau warga binaan pemasyarakatan (WBP). Lapas Kelas III Banjarbaru dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.OT.01.02 Tahun 2014.

Petugas Lapas Banjarbaru melakukan pemeriksaam rutin.
Petugas Lapas Banjarbaru melakukan pemeriksaam rutin. (banjarmasinpost.co.id/nia kurniawan)

Bangunan Lapas Kelas III Banjarbaru mulai didirikan sekitar Tahun 2006 dengan kapasitas penghuni 798 orang. Lapas Kelas III Banjarbaru berlokasi di Jalan Mistar Cokrokusumo Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru. Pada tanggal 16 April 2015, Lapas Kelas III Banjarbaru mulai beroperasional dan pada tanggal 07 September 2015 mulai diisi penghuni dengan jumlah petugas seluruhnya saat itu 18 orang dan saat ini (tahun 2019) jumlah petugas di Lapas Kelas III Banjarbaru berjumlah 101 orang. Luas Bangunan ±6 Ha, dengan infrastruktur atau sarana prasarana yang terdiri dari 1 gedung utama, 1 gedung teknis, 1 mesjid, 1 bengkel kerja, 5 tower air, 1 klinik, 1 dapur, 7 pos jaga atas, dan 8 blok hunian yang terdiri dari 1 blok masa perkenalan lingkungan (mapenaling) untuk tahanan, 7 blok untuk narapidana.

Tujuan pembangunan Lapas Kelas III Banjarbaru adalah sebagai salah satu solusi mengatasi over kapasitas pada beberapa lapas dan rutan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) saat ini di Lapas Kelas III Banjarbaru sebanyak 1644 orang, yang terdiri dari 1260 orang berstatus Narapidana dan 384 orang berstatus Tahanan.

Struktur organisasi berdasarkan Permenkumham RI nomor 5 tahun 2011, Lapas Kelas III Banjarbaru dipimpin oleh seorang Kepala, yang saat ini dipimpin oleh Abdul Aziz, A.Md.IP.,SH.,M.Si. Beberapa jabatan di bawah Kepala Lembaga yaitu para pejabat struktural yang tediri dari Kepala Urusan Tata Usaha (TU), Kepala Sub Seksi Pembinaan, Kepala Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban (KAMTIB), dan Kepala Sub Seksi Admisi Orientasi (AO). Masing-masing Sub Seksi mempunyai tugas yang berbeda, diantaranya;

Taman cantik Lapas Banjarbaru
Taman cantik Lapas Banjarbaru (banjarmasinpost.co.id/nia kurniawan)

1. Sub Urusan Tata Usaha yang dikepalai oleh Aman Tubillah bertugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lapas, seperti urusan kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, perlengkapan, perencanaan, serta penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan.

2. Sub Seksi Admisi dan Orientasi yang dikepalai oleh Anggun Tri Hamzah, SH bertugas melakukan layanan informasi, layanan kunjungan, registrasi, data base, penilaian, pengklasifikasian, pencatatan, dokumentasi sidik jari, penitipan barang milik WBP, pemberian remisi, dan mengurus berkas pembebasan WBP.

3. Sub Seksi Pembinaan yang dikepalai oleh Aditya Jatari, A.Md.IP,.S.AP bertugas memberikan pembinaan kemasyarakatan, kepribadian, dan kemandirian bagi WBP. Melakukan pelayanan makanan, perlengkapan, kesehatan dan perawatan. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja. Memberikan pembinaan keagamaan, bimbingan dan penyuluhan rohani, memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan, dan asimilasi.

4. Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban yang dikepalai oleh Fikri Rahmadian, SH bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas, serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban dibantu oleh Regu Pengamanan, yang bertugas melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap WBP, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, serta melakukan pengawalan, penempatan, pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Sub Urusan Tata Usaha, Kepala Sub Seksi Pembinaan, Kepala Sub Seksi Admisi dan Orientasi, dan Kepala Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Lapas serta dengan instansi lain di luar Lapas sesuai dengan pokok masing-masing maupun antar satu organisasi dalam lingkungan Lapas.

(banjarmasinpost.co.id/niakurniawan)

Penulis: Nia Kurniawan
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved