Berita Banjarmasin

NEWS VIDEO : Bawaslu Kota Banjarmasin Temukan 120 Lebih Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye

NEWS VIDEO : Bawaslu Kota Banjarmasin Temukan 120 Lebih Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Puluhan Alat Peraga Kampanye (APK) berbentuk baliho ditertibkan oleh Bawaslu Kota Banjarmasin, Selasa (5/3/2019). Penertiban tersebut merupakan tahap kedua yang diadakan oleh Bawaslu Kota Banjarmasin.

Bahkan kelima komisioner Bawaslu Kota Banjarmasin menyebar kelima kecamatan di Banjarmasin bersama rombongan dan Satpol PP Kota Banjarmasin untuk penertiban baliho tersebut.

Baliho yang ditertibkan rata-rata karena menempel di pohon serta ada pula yang sebagian tiangnya berada di dalam sungai. Selain itu beberapa baliho caleg juga melintang di depan gang. Itupun juga termasuk dianggap kesalahan dan diamankan oleh petugas.

Rombongan Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin, Muhammad Yasar dan puluhan Satpol PP Kota Banjarmasin mengitari wilayah Banjarmasin Barat. Saat penertiban, mereka menemukan spanduk dan baliho caleg yang dianggap penempatannya menyalahi aturan.

Baca: SAKSIKAN! LIVE INDOSIAR - Link Live Streaming Persija Jakarta vs Borneo FC di Piala Presiden 2019

Baca: Penjelasan Hasnuryadi Sulaiman Soal Jersey Barito Putera & Putus Hubungan dengan Umbro

Baca: Hasil PSS Sleman vs Madura United : Skor Babak Pertama 0-1, Tanpa Ditemani Brigata Curva Sud (BCS)

Baca: Kekhawatiran Utuh Naya Usai Tangkap Buaya Sepanjang 2 Meter di Kecamatan Kintap Tanahlaut

Sehingga benda tersebut langsung dibawa Satpol PP dan dimasukan ke dalam pikap serta truck yang sudah disediakan.

Kegiatan serupa ujar Yasar dilangsungkan beberapa kali. Tahap satu juga dilakukan penertiban secara serentak. Kemudian berlanjut pada Selasa (5/3/2019). Sementara tahap tiga pada 19 Maret dan tahap empat dilakukan pada 2 April mendatang, menjelang masa pemilihan umum 2019.

“Ada 120 lebih pelanggaran APK yang sudah kami data untuk satu Kota Banjarmasin. Tentu pelanggaran ini di antaranya merupakan jenis pelanggaran administratif ataupun pelanggaran Perda ataupun Perwali,” ucap Yasar.

Sebagaimana diketahui, APK tidak boleh terpasang atau beredar pada area tertentu, semisal di kawasan pemerintahan atau pendidikan serta tempat ibadah. Selain itu untuk pemasangan baliho, merupakan larangan Perda apabila berada di pohon dan di sungai, serta melintang. Karena dianggap menggangu ketertiban dan merusak keindahan serta membahayakan pengguna jalan.

Sementara baliho yang sebut Yasar terpasang semerawut akan langsung dirapikan. Karena pada lahan terntentu yang dianggap sudha berizin terpampang banyak baliho caleg dengan partai yang berbeda.

Siapapun yang melakukan pelanggaran, Yasar mengatakan akan mendata caleg atau partai tersebut. Sementara sanksinya yakni peneguran keras dan perintah agar memindah APK mereka.

Baca: Daftar Sekolah SD dan SMP di Kabupaten Banjar Diliburkan Jelang Haul Guru Sekumpul 2019

“Kami sudah sampaikan aturannya kepada Caleg dan Partai. Kemudian juga mensosialisasikan Perwali. Tetapipada prakteknya di lapangan mereka mungkin meminta orang ketiga untuk pemasangan. Kemudian banyak sekali yang tidak mengetahui aturan,” ucap Yasar.

Dampaknya banyak APK yang dianggap harus ditertibkan di lapangan. Karena pemasangannya yang salah tempat.

Sementara itu perihal izin, Yasar menyampaikan untuk reklami besar, tentu harus ada izinnya. Lain hal dengan reklame yang menggunakan spanduk atau baliho kecil, yang tidak memerlukan ziin, kecuali izin lahan. Itupun kalau lahan tersebut milik perseorangan. Sementara apabila milik pemerintah atau negara maka merupakan pelanggaran.

(banjarmasinpost.co.id /isti rohayanti)

Penulis: Isti Rohayanti
Editor: Rendy Nicko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved