Sertfikasi Kepala Dinas

Penunjukkan Kepala Dinas Lebih Ketat, Tak Lagi Modal Dekat Kepala Daerah, Pemerintah sedang Kaji ini

Gubernur, bupati dan wali kota tidak bisa lagi menggunakan cara tunjuk atau KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme ) dalam mengangkat kepala dinas.

Penunjukkan Kepala Dinas Lebih Ketat, Tak Lagi Modal Dekat Kepala Daerah, Pemerintah sedang Kaji ini
BPost Cetak
BPost edisi cetak Rabu (6/3/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Gubernur, bupati dan wali kota tidak bisa lagi menggunakan cara tunjuk atau KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme ) dalam mengangkat kepala dinas.

Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dalam menentukan seorang kepala dinas bakal lebih ketat.

Pasalnya, pemerintah sedang mengkaji sertifikasi kepala dinas.

Pengkajian sertifikasi kepala dinas itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka acara temu alumni Ikatan Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Nasional (IKA PIMNAS) Lembaga Administrasi Negara (LAN), Selasa (5/3).

“Sertifikasi keahlian penting guna memastikan kompetensi kepala dinas. Jadi nantinya untuk jadi kepala dinas di daerah harus punya sertifikat,” ujar Kalla di kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta Pusat.

Baca: Kabar Billy Syaputra Putus dari Hilda Vitria demi Popularitas Disebut Uya Kuya dan Iis Dahlia

Baca: Ada Keterpaksaan dalam Pernikahan Syahrini dan Reino Barack Disebut Sosok Ini, Berkaitan Luna Maya?

Baca: Kumpulan Ucapan Hari Raya Nyepi Saka 1941 untuk Teman, Kerabat dan Umat, Bagikan via Medsos

Baca: Arti Syahrini Bagi Reino Barack Terungkap Pasca Pernikahan Incess dan Mantan Luna Maya Itu

Kalla mengatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ingin menduduki jabatan kepala dinas harus memiliki pengetahuan yang cukup.

Kompetensi bisa didapatkan melalui pelatihan dan dibuktikan dengan sertifikat.

“Dengan sertifikasi akan mengurangi pejabat yang melakukan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Jangan karena dekat dengan bupati, maka langsung tunjuk jadi kepala dinas,” ujarnya.

Pernyataan Kalla ini didengar langsung Sekdaprov Kalsel, H Abdul Haris Makkie. Dia turut hadir dalam acara itu.

"Pernyataan Wapres itu perlu mendapat apresiasi kita semua, karena maksud beliau sangat baik," ujar Haris.

Menurut Haris, dalam mengkaji hal tersebut tentu harus melibatkan beberapa lembaga, seperti LAN, KASN, BKN, Kemenpan dan lembaga-lembaga lain yang kompeten.

Sehingga regulasi atau keputusan pemerintah yang dihasilkan menjadi pedoman atau mungkin menyempurnakan pedoman yang sudah ada dalam sistem rekruitmen pimpinan Organisasi Perangkat Daerah(OPD) atau jabatan eselon I dan II.

“Apa yang disampaikan Kalla itu akan membuat pemilihan seorang kepala dinas akan lebih kompetitif,” ucap alumni angkatan 38 ini.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved