Opini Publik

Kepatuhan Pajak dan Hasil yang Diharapkan

Pelaporan SPT Tahunan ini adalah kewajiban setiap orang yang memiliki NPWP dan berstatus aktif yang dilaksanakan setiap tahun.

Kepatuhan Pajak dan Hasil yang Diharapkan
banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Pelayanan penerimaan spt tahunan di KPP Pratama Banjarmasin 

Oleh: Ricky Karunia Lubis
ASN pada KPP Pratama Banjarmasin Selatan

Maret telah tiba, aktivitas pelaporan SPT Tahunan di bulan ini memasuki puncaknya. Pelaporan SPT Tahunan ini adalah kewajiban setiap orang yang memiliki NPWP dan berstatus aktif yang dilaksanakan setiap tahun.

Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah Wajib Pajak yang wajib lapor SPT berkisar 18,5 juta. Adapun target rasio kepatuhan tahun ini adalah 85 persen, atau 15,7 juta Wajib Pajak. Realisasi pelaporan pajak per Februari 2019 baru mencapai 3,2 juta atau hanya 17,3 persen.

SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban selama satu tahun pajak. Kewajiban melaporkan SPT Tahunan dimulai sejak seseorang memiliki NPWP yang berlaku seumur hidup, kecuali dalam hal Wajib Pajak terkait mengajukan permohonan non-efektif dengan alasan; (1) tidak/belum lagi menjalankan usaha atau (2) Penghasilan seorang karyawan yang di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Berkaca pada capaian tahun 2018, rasio kepatuhan masih belum mencapai target 80 persen. Jumlah Wajib Pajak yang wajib lapor berkisar 17,6 juta dengan rincian 1,4 juta Wajib Pajak Badan, 2,4 juta Wajib Pajak Orang Pribadi Non-karyawan (OP NK), dan 13,7 juta Wajib Pajak OP Karyawan. Sementara itu, realisasi hanya mencapai 12,5 juta Wajib Pajak atau setara 71 persen rasio kepatuhan. Realisasi pelaporan SPT Tahunan 2018 terendah dialami oleh Wajib Pajak Badan (58 persen), disusul Wajib Pajak OP NK (75 persen), dan Wajib Pajak OP Karyawan (72 persen).

Berbagai upaya telah digencarkan otoritas pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, mulai dari pagelaran berbagai social event seperti Spectaxcular dan kampanye simpatik, pendampingan pelaporan SPT Tahunan ke instansi pemerintahan dan swasta, hingga imbauan surat konvensional dan elektronik seperti SMS Blast dan E-mail Blast. Jika Anda menerima SMS atau e-mail dari DJP (termasuk unit kerja vertikal), artinya Anda diimbau untuk segera melaporkan SPT Tahunan paling lambat 31 Maret 2019 bagi WP OP dan 30 April 2019 bagi WP Badan. Harapannya, rasio kepatuhan dapat semakin membaik.

Secara garis besar, Wajib Pajak dibagi menjadi dua jenis, Wajib Pajak OP dan Badan. Wajib Pajak OP terdiri atas OP Karyawan dan non-karyawan. Wajib Pajak OP Karyawan menerima atau memperoleh penghasilan dari badan usaha atau usaha dagang tempat ia bekerja sehingga mekanisme pembayaran pajaknya dilakukan melalui pemotongan oleh pemberi kerja. Selama penghasilan (take home pay) Anda setahun masih di bawah PTKP, Anda dipotong pajak penghasilan nihil.

PTKP sejak 1 Januari 2016 hingga sekarang adalah Rp54 juta setahun untuk diri Wajib Pajak. PTKP bertambah Rp4,5 juta untuk Wajib Pajak kawin dan tambahan anggota keluarga (anak kandung, orang tua, atau anak angkat yang masih ditanggung). Sebagai contoh, Wajib Pajak berstatus menikah dan memiliki dua anak, PTKP-nya adalah Rp67,5 juta. Selama penghasilan Wajib Pajak sebagai karyawan di bawah PTKP tersebut, ia dipotong pajak penghasilan nihil. Untuk pelaporan SPT Tahunan, pastikan Wajib Pajak memperoleh bukti potong, meskipun nihil, dari badan usaha tempat ia bekerja sebagai dasar pelaporan SPT Tahunan.

Berbeda dengan Wajib Pajak OP Karyawan, Wajib Pajak OP non-karyawan (usahawan) menyetorkan sendiri pajak penghasilannya dan melaporkan SPT Tahunan berdasarkan pembayaran pajak tersebut. Pembayaran pajak setiap bulan merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yaitu 0,5% dari pendapatan usaha (omzet) di bawah Rp4,8 Miliar setahun dan disetorkan setiap bulan.

Untuk Wajib Pajak Badan, kewajiban pelaporan harus menyertakan laporan keuangan, meskipun dalam satu tahun pajak badan usaha (CV, PT, koperasi, dan yayasan) tidak melakukan kegiatan usaha. Laporan keuangan seminimal mungkin terdiri atas laporan rugi laba dan neraca selama satu tahun pajak. Jika sama sekali tidak ada kegiatan usaha, laporan rugi laba dibuat nihil dan tetap wajib ditandatangani oleh direktur utama dan distempel. Untuk badan usaha yang baru memulai kegiatan usaha dan masih mengalami kerugian bersih, kerugian tersebut dapat dikompensasikan ke SPT Tahunan tahun berikutnya, paling lama lima tahun.

Halaman
12
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved