Tajuk

Sertifikasi dan Sindiran Wapres

Di depan Ikatan Alumni Pelatihan Kepemimpinan Nasional, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengusulkan agar SKPD memiliki sertikat untuk menjalankan tugas.

Sertifikasi dan Sindiran Wapres
Humas Pemprov Kasel
Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di ruang kerjanya. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Di depan Ikatan Alumni Pelatihan Kepemimpinan Nasional, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengusulkan agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki sertifikat untuk menjalankan tugasnya.

Menurutnya, kalau guru mengajar punya sertifikat, kepala dinas mestinya bekerja dengan dilengkapi sertifikat. Kalau mau jadi Kadis Kesehatan harus punya sertifikat dari kesehatan. Kementerian Perdagangan, harus ikut pelatihan perdagangan. Kalla menilai, birokrasi harus memahami berbagai sektor yang diurusnya.

Sebuah harapan dari wapres, agar kepala SKPD tahu dengan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan di pundaknya.

Secara ideal ada benarnya, tapi yang perlu dipikirkan lagi yaitu penyelarasan dengan perundang-undangan yang ada.

Sebagaimana UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), sudah dijabarkan mengenai pengembangan karier bagi PNS yang dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah, yang dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.

Sementara promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah tanpa membedakan gender, suku, agama, ras dan antar golongan. Nah secara ideal semua sudah diatur. Lalu, apakah sertifikasi jawabannya?

Bila melihat dari statement Jusuf Kalla, sebenarnya wapres lebih menyoroti pada kongkalikong dan nepotisme. Seringkali kepala dinas ditunjuk bukan karena kemampuan dan keahliannya, tapi karena kedekatan dengan kepala daerah.

Nah, inilah yang mesti bisa dipecahkan ditengah berbagai isu jual beli jabatan ataupun bagi-bagi jabatan antara ‘orangnya’ bupati/wali kota dan wakil.

Kembali lagi ke sertifikasi. Melihat sambutan dari sejumlah kepala daerah di Kalsel dan sejumlah kepala dinas, mereka menilai bagus, dan tidak masalah bila diadakan sertifikasi. Nah, sebagai catatan kemudian, apa saja standar sertifikasi tersebut? Siapa yang membuat standar kompetensi dari berbagai bidang yang nanti ditangani sang kepala dinas? Kemudian, cara-cara seperti apa saja yang mesti dilakukan untuk mengupgrade kualitas PNS.

Memang menuju ke sertifikasi tersebut masih memerlukan proses yang panjang. Tapi bagi kepala daerah mestinya sindiran Wapres bisa menjadi sarana instrospeksi diri, apakah benar-benar sudah menunjuk kepala dinas yang sesuai dengan standar layanan publik dan kebutuhan masyarakat.

Sebagaimana cita-cita saat melakukan sertifikasi pada guru, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, bila nanti sertifikasi SKPD diberlakukan, harus pula ada tujuan yang konkrit yaitu meningkatkan kualitas pemerintahan. (*)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved