Pilpres 2019

Di Kalsel, Sumbangan Dana Kampanye Jokowi-Ma'ruf Lebih Besar Banding Prabowo-Sandi, Ini Faktanya

Masa kampanye akbar bagi Pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) peserta Pemilu 2019 akan dimulai pada Minggu (24/3/2019)

Di Kalsel, Sumbangan Dana Kampanye Jokowi-Ma'ruf Lebih Besar Banding Prabowo-Sandi, Ini Faktanya
(KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)
Pasangan calon presiden nomor urut 1, Joko Widodo beserta pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berjabat tangan setelah debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Masa kampanye akbar bagi Pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) peserta Pemilu 2019 akan dimulai pada Minggu (24/3/2019).

Sesuai peraturan, para Tim Kampanye pasangan Capres dan Cawapres diperbolehkan menerima sumbangan kampanye yang dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ternyata, dari data Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Tim Kampanye Capres dan Cawapres Tingkat Provinsi Kalsel milik KPU Provinsi Kalsel, sumbangan dana kampanye untuk Tim Kampanye Capres dan Cawapres Nomor Urut 01 jauh lebih besar dibanding Capres dan Cawapres Nomor Urut 02.

Dimana nilai dana sumbangan kampanye untuk Pasangan Jokowi-Ma'ruf di Kalsel mencapai Rp 550 juta, sedangkan dana sumbangan kampanye untuk Pasangan Prabowo-Sandiaga di angka Rp 27,5 juta.

Baca: Haul Guru Sekumpul, Penginapan di Banjarbaru-Martapura Alami Peningkatan Hingga 40 Persen

Baca: 14 Siswa SMP di Tabalong Diamankan saat Pesta Miras dan Ngelem, Mirisnya Ditemukan 3 Perempuan

Baca: Ayu Ting Ting & Ivan Gunawan Gelar Latihan Prewedding, Teman Raffi Ahmad & Nagita Slavina Minta Doa

Ketua KPU Provinsi Kalsel, Edy Ariansyah menjelaskan, nantinya LPSDK akan dicocokkan dengan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dilakukan oleh auditor.

"LADK dan LPSDK sudah dilaporkan. Tinggal LPPDK pelaporannya setelah pemungutan suara," kata Edy.

Hal ini menurutnya sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.

Dimana tujuan dari pelaporan dana kampanye adalah agar tercipta pemilu yang transparan dalam penggunaan dana kampanye.

Dengan mekanisme tersebut, peserta pemilu yang melaksanakan kampanye dituntut untuk bersikap bertanggung jawab dalam menyampaikan dana yang masuk, dari siapa, dan digunakan untuk apa saja. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved