Berita Banjarbaru

Soal Sistem Zonasi PPDB, Banjarbaru Sudah Dua Tahun Menerapkan, Ini Hasilnya

Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru sudah menerapkan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sejak tahun ajaran 2017 dan 2018

Soal Sistem Zonasi PPDB, Banjarbaru Sudah Dua Tahun Menerapkan, Ini Hasilnya
banjarmasinpost.co.id/man hidayat
Pengumuman UN di SMP Banjarbaru 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru sudah menerapkan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sejak tahun ajaran 2017 dan 2018

Pada 2018 pemerintah menerapkan sistem zonasi untuk PPDB dengan landasan hukum Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 14 Tahun 2018.

Selanjutnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan aturan baru terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur zonasi yakni siswa yang mendaftar ke sekolah di dalam satu zona dengan tempat tinggalnya wajib tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) sejak 6 bulan sebelum dibukanya PPDB tahun ajaran 2019/2020.

Untuk PPDB tahun ajaran 2020/2021 dan seterusnya, wajib tercatat minimal 1 tahun di dalam KK. Aturan baru tersebut tercantum dalam Permendikbud Nomor 51/2018 tentang PPDB.

Dengan demikian, sekolah wajib memprioritaskan peserta didik yang memiliki KK atau surat keterangan domisili yang berada dalam satu wilayah kota/kabupaten yang sama dengan sekolah asal.

Baca: Hasil Akhir Borneo FC vs PSS Sleman, Skor 2-0, Jaga Asa di Klasemen Grup D Piala Presiden 2019

Baca: Pembelaan Luna Maya untuk Syahrini yang Kini Nikahi Reino Barack, Incess Teman Curhat Eks Ariel NOAH

Baca: Kebakaran Hanguskan Pabrik Arang di Ilung HST, Gara-gara Tungku Pembakaran

Kuota PPDB jalur zonasi harus minimal 90% dari daya tampung sekolah. Untuk dua jalur lainnya, yakni prestasi dan perpindahan orang tua, maksimal masing-masing 5% dari total daya tampung.

Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Alamsyah, Jumat, (8/3) mengatakan pada dasarnya untuk aturan siswa yang mendaftar ke sekolah di dalam satu zona dengan tempat tinggalnya wajib tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) sejak 6 bulan sebelum dibukanya PPDB tahun ajaran 2019/2020 dibenarkannya.

"Tetapi untuk masalah teknis di lapangan tetap sesuai kondisi dan kebijakan di daerah masing-masing," katanya

Dijelaskannya bahwa pihaknya sudah menerapkan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dua tahun terakhir ini.

Dari dua tahun berjalan itu, pihaknya terus melakukan evaluasi sehingga bisa memaksimalkan PPDB. Pada tahun pertama penerapan, dijelaskannya masih ada siswa yang belum tertampung di sekolah terdekat dengan tempat tinggalnya.

Saat itu, zonasi berdasarkan wilayah kelurahan dan kecamatan. Setelah itu, pada tahun kedua penerapan sistem zonasi, pihaknya berkerja sama dengan forum RT dan RW paling dekat.

"Pada 2017 lalu aturan PPDB 90 persen zonasi, lima persen prestasi dan sisanya luar kota. Pada 2018 kemarin 85 zonasi, 10 persen dari jalur prestasi dan lima siswa luar kota," jelasnya.

Sekadar diketahui untuk wilayah Banjarbaru ada 14 SMPN dan 10 sekolah swasta sederajat.

Daya tampung khusus untuk SMPN di Banjarbaru Pada 2018 lalu ada sebanyak 3188 siswa.

"Untuk sekolah swasta juga mencapai ribuan. Pada 2019 ini, tidak jauh beda jumlah daya tampungnya," tambahnya (banjarmasinpost.co.id/Ryn)

Penulis: Aprianto
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved