Berita Kalteng

Cara Buat Laporan Pelanggaran Pemilu 2019, Ini Penjelasan Ketua Bawaslu Kapuas

Cara Buat Laporan Pelanggaran Pemilu 2019, Ini Penjelasan Ketua Bawaslu Kapuas

Cara Buat Laporan Pelanggaran Pemilu 2019, Ini Penjelasan Ketua Bawaslu Kapuas
Dok Bawaslu Kapuas
Bawaslu Kabupaten Kapuas menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu tahun 2019 di Hotel Walet Mas. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KUALAKAPUAS - Cara Buat Laporan Pelanggaran Pemilu 2019, Ini Penjelasan Ketua Bawaslu Kapuas

Laporan temuan dan pelanggaran Pemilu 2019 harus penuhi syarat formil dan materil.

Hal itu sebagaimana penjelasan, Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas, Iswahyudi Wibowo diwawancarai banjarmasinpost.co.id, usai membuka kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang berlangsung Hotel Walet Mas, pada 8-10 Maret 2019.

"Ya, di Pemilu 2019 nanti sebagaimana Perbawaslu nomor 7 tahun 2018 tentang penanganan pelanggaran temuan pemilu itu setiap laporan yang masuk atau yang kami terima, itu yang pertama akan kami teliti dulu apakah nanti terpenuhi syarat formil dan materil nya," jelasnya.

Lanjutnya, apabila tidak terpenuhi syarat formil dan materil, pihaknya akan memberi waktu tiga hari kepada pelapor untuk melengkapi syarat formil dan materil.

Baca: Luna Maya Ungkap Status Hubungannya dengan Faisal Nasimuddin usai Pernikahan Syahrini & Reino Barack

Baca: Penegasan KH Maruf Amin Tak Akan Serang Sandiaga Uno Saat Debat Ketiga Cawapres Pilpres 2019 di RCTI

Baca: Penampilan Mulan Jameela Saat Jenguk Ahmad Dhani, Eks Duet Maia Estianty Itu Bawa Sosok Ini

Baca: Kenangan Ifan Seventeen Saat Ulang Tahun Bani Seventeen Pasca Tsunami Banten, Sebut Surga Allah

Baca: Penampakan Terbaru Raisa Andriana Usai Melahirkan Anak Pertama, Istri Hamish Daud Makin Cantik

"Apabila setelah tiga hari diberi waktu sejak melapor, itu tidak bisa memenuhi syarat itu, maka laporan nantinya tidak dapat kami registrasi. artinya tidak bisa diproses lanjut atau gugur," ungkapnya.

Iswahyudi juga menjelaskan perihal syarat formil dan materil tersebut. Dimana diterangkannya yang termasuk syarat formil itu diantaranya, siapa yang berhak melapor, yakni WNI yang punya hak pilih, pemantau pemilu dan peserta pemilu.

"Yang kedua, syarat formil itu adalah batas laporan, tidak lebih dari tujuh hari sejak peristiwa diketahui. Kemudian ada nama terlapornya atau siapa yang melaporkan dengan kesesuaian identitas dilihat dari KTP," bebernya.

Lalu mengenai, syarat materil itu yang pertama tentang uraian peristiwa, harus lengkap termasuk alamatnya, kejadiannya seperti apa, dimana tempatnya. "Lalu harus ada saksi yang dihadirkan, minimal dua orang," tambahnya.

Selanjutnya, ada barang bukti atau bukti-bukti yang dilampirkan. Kalau tentang peristiwa pelanggaran harus ada buktinya, baik itu foto, rekaman, video dan sebagainya.

"Apabila syarat formil dan materiil itu tidak terpenuhi satu saja, dalam waktu tiga hari, pelapor tidak bisa melengkapi itu, berarti gugur, laporan tidak dapat kami registrasi," tandasnya.

Maka itu, mengoptimalkan peran Panwaslu Kecamatan dalam hal ini, pihak Bawaslu Kabupaten Kapuas pun menggelar bimtek Bimbingan Teknis (Bimtek) Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu tahun 2019.

Kegiatan dilangsungkan di Hotel Walet Mas Kuala Kapuas, 8-10 Maret 2019 diikuti 17 Kecamatan yang masing-masing mengirimkan tiga komisioner panwaslu kecamatan ditambah satu kepala sekretariat panwaslu kecamatan.

Narasumber dalam bimtek tersebut yakni Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalteng, Edi Winarno

(banjarmasinpost.co.id/Fadly SR)

Penulis: Fadly Setia Rahman
Editor: Rendy Nicko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved