Pileg 2019

Pemasangan APK Pemilu 2019 Tak Terbendung, Bawaslu Kalsel Temukan 59 Pelanggaran

Di Pileg 2019 ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedikit membuka kelonggaran terkait promo calon anggota legislatif (Caleg) Pemilu 2019.

Pemasangan APK Pemilu 2019 Tak Terbendung, Bawaslu Kalsel Temukan 59 Pelanggaran
capture /banjamasin Post
Banjarmasin Post Edisi Cetak Minggu 10 Maret 2019, Halaman 1 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Di Pileg 2019 ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedikit membuka kelonggaran terkait promo calon anggota legislatif (Caleg) Pemilu 2019. Kini, caleg dibolehkan memasang alat peraga kampanye (APK) di titik-titik yang ditentukan.

Anggota Bawaslu Kota Banjarbaru, Koordiv Pengawasan-Hubungan Masyarakat-Hubungan Antar Lembaga, Normadina mengatakan dari hasil pengamatan Bawaslu Kota Banjarbaru di masa kampanye Pemilu 2019, dari September 2018 sampai dengan Maret 2019 untuk kampanye dengan metode pemasangan APK terjadi kenaikan jumlah pemasangan.

"September hingga Desember masih tidak terlalu banyak yang gunakan metode APK, tapi setelah masuk di awal tahun sejak Januari sampai sekarang, pemasangan APK sudah tidak bisa terbendung lagi," ujarnya.

Menurut Normadina, secara regulasi akan banyak temuan yang bisa dikategorikan pelanggaran administrasi, baik dilihat dari sisi letak pemasangan maupun dari sisi jumlah yang diatur berdasarkan PKPU No 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu.

"Alhamdulillah di Kota Banjarbaru sudah terbentuk Tim Penertiban APK. Tugas Tim adalah menertibkan APK yang tidak sesuai aturan berdasarkan hasil pengawasan dari Bawaslu Kota Banjarbaru dan jajarannya," ujarnya.

Baca: Ada Caleg Sebar 1.000 APK di Kalsel, Lahan Kosong Tempat Favorit Pemasangan APK Pemilu 2019

Baca: Ada Caleg DPR-RI yang Sebar 1.000 Baliho di Kalsel, Habiskan Rp 500 Juta untuk APK

Baca: Hasil Kualifikasi MotoGP Qatar 2019, Vinales Pole, Lorenzo Crash, Valentino Rossi? Live Trans 7

Terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru, Hegar Hidayat, mengatakan APK ini persoalan strategi para caleg atau peserta pemilu dalam mendekati pemilih.

“Banyak juga caleg atau peserta pemilu yang lebih memilih menggunakan metode kampanyenya pertemuan terbatas atau mendatangi langsung pemilih dengan cara door to door, kemudian dikombinasikan dengan metode pemasangan APK atau memperkenalkan diri melalui medsos,” ujarnya.

Kasubag Hukum dan Humas Bawaslu Provinsi Kalsel, Doddy, mengatakan Bawaslu Kalsel cukup banyak menangani pelanggaran Pemilu.

“Hingga Februari 2019, total sudah ada 59 kasus pelanggaran Pemilu, baik berasal dari temuan maupun laporan yang masuk ke meja Bawaslu Provinsi Kalsel,” ujarnya.

Pelanggaran dari hasil temuan, kata Doddy, didominasi pelanggaran administrasi/rekomendasi sebanyak 26 penanganan, yaitu 11 dari Kota Banjarmasin, 7 dari Kabupaten Banjar, 4 dari Kabupaten HST serta masing-masing 1 dari Kota Banjarbaru, Kabupaten Balangan, Kabupaten HSS dan Kabupaten Tabalong.

Sedangkan penanganan pelanggaran pidana Pemilu, lanjut dia, sebanyak tiga kasus yaitu satu dari hasil temuan di Provinsi Kalsel dan satu di Kota Banjarbaru, serta satu penanganan pelanggaran kode etik dari hasil temuan di Kabupaten Barito Kuala. (kur/dwi)

Baca Lebih Lengkap di Harian Banjarmasin Post atau e-Paper BPost Edisi Minggu (10/3/2019).

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved