Berita Banjarmasin

DPRD Kalsel Setuju 2 Usulan Raperda Manjadi Perda, Begini Latar Belakang dan Manfaatnya

Keputusan tersebut disepakati saat Rapat Paripurna Internal DPRD Provinsi Kalsel yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Burhanuddin, Senin (11/3/

DPRD Kalsel Setuju 2 Usulan Raperda Manjadi Perda, Begini Latar Belakang dan Manfaatnya
BANJARMASINPOST.co.id/achmad maudhody
Lutfi Syaifuddin, Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel usai Sidang Paripurna Internal DPRD Provinsi Kalsel, Senin (11/3/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Disetujui dan mendapat dukungan dari Fraksi-Fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), dua Usulan Raperda diputuskan menjadi Raperda dan masuki proses penyusunan.

Keputusan tersebut disepakati saat Rapat Paripurna Internal DPRD Provinsi Kalsel yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Burhanuddin, Senin (11/3/2019).

Dua Usulan Raperda tersebut yaitu Revisi atas Perda Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan atau Hutan serta Usulan Raperda Pemberdayaan Pondok Pesantren dan Sekolah Keagamaan.

Dua Usulan Raperda tersebut masing-masing merupakan usulan yang diinisiasi oleh Komisi I dan Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel.

Baca: Pengusaha HST Ini Akan Dimintai Keterangan oleh KPK Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Abdul Latif

Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, Suripno Sumas mewakili Komisi I menjelaskan, dalam Usulan Raperda berupa Revisi Perda tersebut, Komisi I menginginkan adanya pembaharuan payung hukum atas tanggung jawab pengendalian kebakaran lahan dan atau hutan.

Menurutnya, saat ini selain Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, sudah ada SKPD lainnya yang memiliki kewenangan yang sama untuk pengendalian kebakaran lahan dan atau hutan yaitu BPBD, Pemadam Kebakaran dari Satpol PP dan Badan Restorasi Gambut.

Raperda ini dimaksudkan agar koordinasi antar SKPD tersebut bisa sinergis untuk melaksanakan pengendalian kebakaran lahan dan atau hutan.

"Karena itu, dengan inisiatif DPRD memasukkan tiga SKPD itu dalam hal melaksanakan langkah pencegahan kebakaran lahan dan atau hutan," kata Suripno.

Tak hanya itu, Komisi I juga mengusulkan akan adanya tanggung jawab atas pengendalian kebakaran lahan dan atau hutan dari pihak korporasi dan tak ketinggalan sanksi atas kelalaian korporasi melakukan tugasnya dalam hal tersebut.

Baca: Target Pembangunan Bandara Syamsudin Noor, Optimistis September Selesai, November 2019 Operasional

Sedangkan Usulan Raperda Pemberdayaan Pondok Pesantren dan Sekolah Keagamaan, Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, Lutfi Syaifuddin mewakili Komisi IV menjelaskan, pihaknya menginginkan adanya kesetaraan perhatian Pemerintah Daerah antara sekolah formal dan sekolah keagamaan, termasuk sekolah keagamaan non-formal.

Sekolah keagamaan menurut Lutfi saat ini dalam keadaan memprihatinkan, apalagi sekolah keagamaan di Kalsel selama ini juga belum menerima BOSDA karena terbentur aturan.

Padahal saat ini sekolah keagamaan seperti Madrasah sudah memiliki status yang setara dengan SMA atau SMK sederajat.

"Latar belakangnya memang masyarakat kita terkenal religius. Tapi di lapangan kenyataannya pondok pesantren dan sekolah keagamaan di Kalsel kami rasa sangat memerlukan binaan dari Pemerintah Provinsi. Oleh karena itu kami ingin menyiapkan Payung hukum bagi Pemerintah Provinsi bisa anggarkan berikan bantuan dalam bentuk program, pelatihan dan bantuan material," kata Lutfi.

Baca: Kisah Pilu Siti Aisyah Jadi Bahagia, Tudingan Mata-mata Korea Utara Hingga Bebas Hukuman Malaysia

Walau demikian, Lutfi mengaku pihaknya akan cermat dalam penyusunan Raperda tersebut karena selama ini kewenangan terhadap sekolah keagamaan berada di tangan Kementrian Agama.

"Kalau sudah jadi pansusnya nanti akan kami undang Kemenag, Asosiasi Madrasah Swasta di Kalsel juga," kata Lutfi. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved