Berita Kabupaten Banjar

Pemkab Banjar Tahun Ini Akan Atur TPU Melalui Perubahan Perda, Ini Tujuannya

Selama ini dikelola atau dipelihara oleh keluarga, kerukunan kematian, Ketua RT setempat supaya tidak menimbulkan masalah di lingkungan.

Pemkab Banjar Tahun Ini Akan Atur TPU Melalui Perubahan Perda, Ini Tujuannya
BANJARMASINPOST.co.id/jumadi
Ilustrasi - Rombongan keluarga ziarah ke makam di pekuburan Muslimin Kapuas, Rabu (16/5/2018). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA — Setiap kecamatan di Kabupaten Banjar sudah memiliki tempat pemakaman umum (TPU), tetapi belum dikuasi Pemkab Banjar sebagai aset, melainkan masih dikelola masyarakat umum.

Pjs Camat Gambut, Sirajudin Ali mengatakan, pihak kecamatan tidak ikut serta dalam mengelola tempat-tempat pemakaman umum. Selama ini dikelola atau dipelihara oleh keluarga, kerukunan kematian, Ketua RT setempat supaya tidak menimbulkan masalah di lingkungan.

“Kecamatan hanya mengatur sebatas himbauan langsung dalam pertemuan-pertemuan supaya menghindari timbulnya masalah dengan tumbuhnya area pemakaman misalnya tidak terawat, antisipasi sengketa lahan dan lainnya,” katanya.

Saat ini lanjut Sirajudin Ali, belum ada Perda khusus mengatur pemakaman, kecuali bagian dari Perda RTRW. Pemakaman ada di beberapa daerah di Kecamatan Gambut bahkan boleh dibilang yang terluas ada di kecamatan ini.

Baca: Target Pembangunan Bandara Syamsudin Noor, Optimistis September Selesai, November 2019 Operasional

“Lahan pemakaman yang tersedia diperkenankan untuk siapa saja, yanf disediakn oleh perorangan atau kelompok atau rukun kematian,” imbuhnya.

Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Dinas PUPR Kabupaten Banjar, Farida Ariyati mengatakan, untuk pengelolaan TPU di Kabupaten Banjar secara spesifik belumlah diatur, tetapi dalam Perda RTRW Nomor 3 tahun 2013 sudah memuat bahwa TPU ada di setiap kecamatan di Kabupaten Banjar.

“Yakni ada menyebutkan dalam Perda Nomor 3 tahun 2013, tetapi TPU masih belum diatur dan akan diatur dalam perda perubahan, Perda Nomor 3 tahun 2013 tersebut,” katanya, Senin (11/3).

Dia menjelaskan, TPU di Kabupaten Banjar areanya dalam bentuk spot dan luasan kawasannya kurang dari lima hektar, sehingga tidak dapat dimasukan dalam pola ruang. Kembali ditegaskannya, namun pengaturan TPU sudah ada di dalam isi Perda Nomor 3 tahun 2013.

Oleh sebab itulah dalam perda perubahan nantinya akan menyebutkan wilayah-wilayahnya serta pengelolaannya lebih spesifik lagi. Dikarenalam penyediaan kawasan TPU yang lebih dari lima hektarharus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pemda, karena ada pembebasan lahan terlebih dahulu.

“Setau kami saat ini belum ada TPU yanf tanahnya merupakan aset daerah. Harapan kami SKPD terkait dapat berkoordinasi untuk penyediaan TPU di Kabupaten Banjar, termasuk dukungan anggaran untuk pembebasan lahannya,” jelasnya.

Baca: Harapan Monster di Liga 2 2019, Ini Kata Managemen Martapura FC

Tentu saja menurut Farida, dengan melibatkan peran serta masyarakat didalamnya. Disebutkannya instansi terkait seperti DLH, Dinas Perkim, Bappeda Litbang, BPKAD, Dinas Pertanahan serta Kecamatan.

Dia menambahkan, menjadi harapannya adalah tahun ini bisa terealisasi, dan keberadaan TPU juga dapat menambah luasan RTH di Kabupaten Banjar.

Kepala DLH Banjar, Boyke Tristiyanto mengatakan, pernah ada wacana untuk menyusun Raperda Pemakaman, tetapi terbentur dana sehingga belum bisa dilaksanakan. Menurutnya, tidaklah mudah merealisasikannya karena melibatkan institusi lainnya, serta harus ada lembaga yang menanganinya.

“itu ditempatkan di LH kah,” tanya Boyke.

Menurutnya, ada lembaga tersebdiri yang menangani terkait TPU milik Pemkab Banjar. Bisa saja saran Boyke untuk RTH masuk dalam ranah Dinas Lingkungan Hidup sedangkan pengurusan pemakamannya mulai dari pendataan, perizinan dan sebagainya ditangani oleh bagian Kesra Sekretariat Pemkab Banjar. (Banjarmasinpost.co.id/Hasby)

Penulis: Hasby
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved